Pesisir Selatan – Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berupaya mengoptimalkan tata kelola organisasi melalui agenda reformasi birokrasi dalam Rapat Dalam Kantor (RDK) yang berlangsung Kamis (02/07/2026).
Transformasi ini bertujuan menciptakan alur kerja yang lebih gesit dan berkualitas demi meningkatkan efektivitas pengawasan Pemilu serta layanan kepada masyarakat.
Anggota Bawaslu Pesisir Selatan, Syafrizal, menyebut pemenuhan jabatan struktural sebagai langkah awal krusial untuk menyukseskan agenda tersebut.
Langkah ini selaras dengan Rencana Strategis Bawaslu RI 2025-2029 yang menuntut lembaga agar beroperasi secara kredibel, cepat, dan akurat.
Syafrizal menjelaskan bahwa efektivitas reformasi akan dipantau secara berkala melalui kenaikan indeks reformasi birokrasi dan capaian kinerja setiap pegawai.
Di sisi lain, lembaga pengawas ini tetap menyoroti tantangan nyata seperti keterbatasan fasilitas kantor dan tingginya beban kerja yang tidak sebanding dengan jumlah personel.
Kepala Sekretariat Bawaslu Sumatera Barat, Rinaldi Aulia, menegaskan bahwa penerapan reformasi birokrasi merupakan kewajiban mutlak demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi instrumen penting untuk mencapai target tersebut.
Rinaldi menilai reformasi sangat mendesak guna membenahi masalah mendasar seperti inefisiensi, praktik KKN, serta tuntutan publik akan pelayanan yang lebih prima.
Pengembangan kompetensi sumber daya manusia pun ditempatkan sebagai fokus utama dalam membangun ketangguhan institusi di masa depan.
Ia menekankan pentingnya menjadikan inovasi teknologi, budaya pelayanan maksimal, serta survei kepuasan masyarakat sebagai rutinitas organisasi.
Sebagai bukti efektivitas program, Rinaldi memaparkan bahwa Bawaslu telah berhasil mencatatkan skor 80,06 persen pada penilaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025.
Agenda ini turut melibatkan perwakilan dari Inspektorat Pesisir Selatan, BKPSDM Pesisir Selatan, serta jajaran sekretariat Bawaslu dari tingkat provinsi hingga daerah.
