Padang – Musyawarah Daerah (Musda) XI MUI Sumatera Barat resmi dibuka di Auditorium Gubernur pada Sabtu (11/7/2026).
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mendesak para ulama untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah dalam menjaga nilai keislaman serta tradisi lokal.
Mahyeldi menegaskan bahwa peran tokoh agama sangat vital untuk mengimplementasikan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) di ranah Minang.
Menurutnya, keberlangsungan kearifan lokal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 bergantung pada keteladanan para ulama.
Bahkan, para perantau Minang di luar negeri, termasuk Amerika Serikat, menaruh atensi besar agar syariat Islam tetap tegak di tanah kelahiran.
Pemerintah daerah mengakui tidak sanggup menjaga identitas tersebut secara mandiri tanpa sokongan strategis dari pihak ulama.
Musda yang dijadwalkan selama dua hari ini mengusung tema penguatan khidmat ulama demi mencapai kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat.
Sekretaris Jenderal DPP MUI, Amirsyah Tambunan, memastikan bahwa peran ulama murni untuk kepentingan umat dan negara, sehingga harus steril dari politik praktis.
Amirsyah menyarankan agar pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf) dioptimalkan sebagai solusi atas berbagai persoalan keumatan.
Di sisi lain, Ketua Umum MUI Sumatera Barat, Zulkarnaini, memandang posisi ulama sebagai mitra pemerintah sekaligus pelayan masyarakat.
Zulkarnaini yakin bahwa hubungan harmonis antara ulama dan umara menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan serta penanganan masalah sosial di Sumatera Barat.
