Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,4 triliun yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) demi memperkuat status wilayah sebagai hub ekonomi digital regional.
Sebanyak 65 persen dari total dana tersebut dialokasikan khusus untuk kepentingan belanja publik.
Sisanya, yakni 35 persen, akan difokuskan pada pengembangan infrastruktur serta berbagai program strategis lainnya.
Langkah ini diapresiasi oleh delegasi Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam kunjungan kerja yang dipimpin Wakil Ketua Banggar, Syarief Abdullah Alkadrie, pada Jumat (3/7/2026).
Syarief menilai status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam merupakan modal krusial bagi akselerasi industri dan ekspor nasional.
Meski demikian, legislator dari Fraksi Partai NasDem ini memperingatkan adanya ancaman kompetisi ketat dari negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, hingga Vietnam.
Ia mendorong modernisasi sistem logistik, integrasi kawasan industri dengan pelabuhan, serta digitalisasi layanan agar daya saing Batam tetap terjaga.
Sugeng Suparwoto, anggota Banggar lainnya, turut mengusulkan pembangunan fasilitas penyimpanan LPG dan LNG untuk menjadikan Batam sebagai penyangga cadangan energi nasional.
Di sisi lain, Kamrussamad mendesak agar Batam dioptimalkan sebagai lokomotif manufaktur guna mencegah risiko deindustrialisasi dini dan jebakan pendapatan menengah bagi Indonesia.
