Padang – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Padang memberikan catatan serius terkait kenaikan drastis anggaran dalam perubahan KUA-PPAS APBD 2026 yang kini mencapai Rp3,20 triliun dari proyeksi awal Rp2,69 triliun.
Lonjakan sebesar Rp510 miliar atau 18,81 persen tersebut menuntut pengelolaan yang berhati-hati serta kepatuhan ketat terhadap aturan.
Juru bicara Fraksi Golkar, Defi Vebrida, menegaskan bahwa kebijakan belanja harus selaras dengan sumber penerimaan seperti DAU, DAK, dan dana bagi hasil pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
Dalam rapat paripurna yang berlangsung pada 27 Juni 2026, fraksi ini mendesak pemerintah daerah agar tetap memprioritaskan sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur.
Fraksi Golkar secara khusus menaruh perhatian pada kenaikan belanja modal yang melonjak tajam sebesar 134,68 persen, atau meningkat dari Rp220,93 miliar menjadi Rp518,61 miliar.
Defi berharap kenaikan belanja modal tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang yang dirasakan langsung oleh warga Kota Padang.
Terkait hasil pembahasan Pansus I hingga IV, Fraksi Golkar menyatakan dukungan penuh agar perangkat daerah segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Ketua Fraksi Golkar, Helmi Moesim, turut mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah agar lebih cermat dan teliti dalam penggunaan anggaran.
Ia meminta pihak eksekutif untuk ekstra hati-hati dalam merealisasikan program mengingat sisa waktu yang terbatas serta kewajiban mematuhi regulasi terbaru.
