Padang – Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat (Sumbar) baru saja merilis data inflasi pada Maret 2023. Menurut catatan BPS, inflasi y-on-y di Kota Padang mencapai 5,94 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,26, sedangkan di Kota Bukittinggi mencapai 6,08 persen dengan IHK sebesar 115,38.
Ketua BPS Sumbar, Herum Fajarwati menyatakan bahwa secara keseluruhan, inflasi y-on-y Sumbar atau gabungan kedua kota tersebut mencapai 5,97 persen dengan IHK sebesar 115,28. Sedangkan secara m-to-m, terjadi deflasi di Kota Padang sebesar 0,10 persen dan di Kota Bukittinggi sebesar 0,03 persen, dengan deflasi gabungan kedua kota mencapai 0,09 persen.
“Inflasi y-to-d (sepanjang tahun berjalan) hingga Maret 2023 di Kota Padang tercatat sebesar 0,49 persen dan di Kota Bukittinggi sebesar 0,45 persen. Secara agregat, inflasi y-to-d gabungan dua kota di Sumatera Barat sebesar 0,49 persen,” ucap Herum
Herum juga mengungkapkan bahwa kenaikan harga rokok kretek filter di Sumbar menjadi penyumbang utama inflasi m-to-m pada Maret 2023. Kebijakan menaikkan bea cukai turut mempengaruhi kenaikan harga tersebut, yakni sebesar 1,84 persen dengan andil 0,05 persen.
Selain itu, kenaikan harga angkutan udara mencapai 2,17 persen dengan andil 0,04 persen, dan kenaikan harga bensin sebesar 0,75 persen dengan andil 0,03 persen.
Inflasi y-on-y di Sumbar juga disebabkan oleh kenaikan IHK pada sepuluh kelompok pengeluaran, di mana kelompok transportasi mencapai 14,58 persen, makanan, minuman, dan tembakau mencapai 7,86 persen, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya mencapai 4,65 persen. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mencapai 4,62 persen, perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mencapai 4,42 persen, rekreasi, olahraga, dan budaya mencapai 2,70 persen.
Selanjutnya, kelompok pakaian dan alas kaki serta kelompok pendidikan masing-masing mencapai 2,33 persen, dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar mencapai 1,87 persen.
“Data ini penting untuk menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan ekonomi dan menangani masalah inflasi di daerah,” katanya