Jakarta – Komisi XI DPR RI mendesak Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera merespons keresahan publik terkait biaya hidup dan keadilan fiskal. Kebijakan yang langsung dirasakan masyarakat menjadi prioritas.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan lima rekomendasi utama. Tujuannya, menjawab tuntutan masyarakat terkait masalah ekonomi.
Pertama, Misbakhun menekankan perlunya memperkuat subsidi pangan dan energi secara tepat sasaran. Ia menilai subsidi selama ini seringkali tidak tepat sasaran.
“Subsidi harus jatuh ke tangan yang berhak,” tegas Misbakhun, Rabu (10/9/2025).
menurutnya, jika harga beras, minyak goreng, listrik, dan LPG bisa dijaga tetap terjangkau, rakyat kecil akan langsung merasakan manfaatnya.
Kedua, Misbakhun mendorong perluasan program padat karya dan pemberian insentif kepada UMKM. Penciptaan lapangan kerja baru dinilai lebih mendesak daripada sekadar keringanan pajak.
“UMKM adalah urat nadi ekonomi rakyat,” jelasnya.
Insentif bagi UMKM, lanjutnya, tidak hanya menjaga daya beli, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru.Ketiga, pemerintah harus fokus pada stabilisasi harga pangan. Caranya, dengan memperkuat cadangan nasional dan distribusi logistik. Lonjakan harga beras dalam beberapa bulan terakhir harus segera dikendalikan.
Keempat, penguatan jaring pengaman sosial. Misbakhun mendorong agar bantuan langsung tunai (BLT) fleksibel kembali diaktifkan. BLT terbukti efektif saat pandemi COVID-19.
“BLT yang cepat dan tepat sasaran bisa meredam keresahan sosial,” tegasnya.
terakhir, reformasi fiskal progresif agar ruang APBN tetap sehat tanpa membebani rakyat kecil. Misbakhun menilai kelompok kaya dan sektor sumber daya alam besar harus berkontribusi lebih besar.
Misbakhun juga menyinggung usul penurunan tarif PPN dari 11 persen menjadi 10 persen. Menurutnya, kebijakan itu memang dapat memberi sedikit ruang bagi konsumsi masyarakat, tetapi belum cukup.
Komisi XI DPR RI menegaskan akan terus mendukung dan mengawal program-program strategis pemerintah di sektor perekonomian. tujuannya, agar kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.
