Jakarta – Polemik pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, memicu respons dari Himpunan Pengusaha Muda indonesia (Hipmi). Organisasi pengusaha muda tersebut menyerukan agar semua pihak berhati-hati dalam menyikapi isu ini, mengingat implikasi strategis sektor pertambangan bagi perekonomian nasional.
Sekretaris Jenderal BPP Hipmi, Anggawira, pada Senin (9/6/2025), menyampaikan kekhawatiran bahwa isu lingkungan kerap kali dimanfaatkan oleh pihak asing untuk menekan industri pertambangan Indonesia. Menurutnya, hal ini dapat membentuk opini publik yang merugikan.
“Framing negatif terhadap tambang nasional bisa menggerus citra investasi, daya saing, dan stabilitas kebijakan hilirisasi,” ujarnya. Ia menambahkan, “Kita tidak boleh membiarkan narasi eksternal menggiring opini publik secara tidak berimbang.”
Anggawira menekankan bahwa industri pertambangan, khususnya nikel dan tembaga, memegang peranan penting dalam pengembangan teknologi masa depan. Komoditas-komoditas ini, menurutnya, adalah kunci bagi inovasi di bidang baterai kendaraan listrik, energi bersih, dan digitalisasi global.
“Kita tidak sedang membicarakan tambang dalam konteks lama,” tegasnya. Ia juga menyatakan bahwa “Tanpa kontribusi Indonesia, dunia akan kesulitan memenuhi kebutuhan transisi energi.”
Lebih lanjut, Anggawira menjelaskan kontribusi signifikan sektor pertambangan terhadap perekonomian indonesia. Ia menyebutkan bahwa industri ini menyumbang sekitar 6-7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menciptakan ratusan ribu lapangan kerja, serta meningkatkan penerimaan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan royalti.
