Jakarta – Polemik terkait aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat terus menjadi sorotan publik, memicu reaksi dari berbagai kalangan. Ketua komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menekankan pentingnya penanganan isu ini secara terukur dan objektif, serta mengimbau sinergi antar sektor di antara para menteri Kabinet Merah Putih.
Perhatian nasional tertuju pada aktivitas pertambangan di raja Ampat, menyusul kekhawatiran dari masyarakat, tokoh adat, dan pemerhati lingkungan terkait potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan. Pemerintah saat ini tengah melakukan klarifikasi dan verifikasi untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi dan standar perlindungan lingkungan yang berlaku.
Bambang menyampaikan bahwa langkah konkret yang solutif sangat dibutuhkan saat ini. “Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah konkret yang bersifat solutif, bukan aktivitas yang justru menambah kegaduhan,” ujarnya. ia menambahkan bahwa pernyataan dan langkah simbolik yang tidak menyentuh substansi hanya akan memperburuk citra Raja ampat.
Menurutnya, situasi di lapangan masih dalam tahap verifikasi.Ia meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak membentuk opini prematur yang dapat memperdalam persepsi negatif terhadap Raja Ampat. “Polemik ini belum selesai.Maka, mari kita tempatkan masalah ini secara proporsional dan diselesaikan melalui mekanisme yang akuntabel, bukan narasi yang emosional,” tuturnya.
Bambang mengapresiasi langkah cepat menteri ESDM yang telah meninjau langsung operasional tambang dan memutuskan penghentian sementara. Ia menekankan bahwa penyelesaian komprehensif memerlukan kerja sama lintas kementerian, termasuk Kementerian lingkungan Hidup, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan di wilayah Papua Barat Daya. “Pemerintah harus hadir sebagai satu kesatuan yang solid. Jangan tampil seolah jalan sendiri-sendiri. Kita butuh kerja kolektif dengan pendekatan teknokratis, berbasis pada data, fakta lapangan, dan analisa yang kredibel,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa kegaduhan hanya akan menjauhkan penyelesaian dari tujuan awal. “Kita tidak boleh membiarkan isu ini menjadi liar, atau menjadi komoditas politik sesaat. Fokus kita adalah memastikan bahwa lingkungan tetap terjaga, masyarakat mendapat keadilan, dan proses industri berjalan sesuai koridor hukum,” pungkasnya.
terkait aktivitas tambang nikel Raja Ampat oleh PT Gag Nikel, Direktur Pengembangan Usaha PT Aneka Tambang (Antam), I dewa Wirantaya, pada Senin (9/6/2025), menyatakan bahwa PT Gag nikel wajib menjalankan kaidah pertambangan yang baik.”Seperti kita saksikan bersama, semua stakeholder bisa melihat di sini kita melakukan ketaatan reklamasi, penahan terhadap air limpahan tambang dan sebagainya,” ujarnya. Ia menambahkan, “Tentunya harapan kita, kehadiran PT GAG Nikel di sini bisa memberikan nilai tambah, selain sebagai entitas bisnis, sebagai BUMN, kita juga sebagai agent of growth memberikan nilai tambah bagi stakeholder, terutama masyarakat yang ada di Pulau Gag ini.”
plt Presiden Direktur Gag Nikel, Arya Arditya, menyatakan kesiapan mendukung langkah menteri LH dalam melakukan pendalaman terhadap upaya pemulihan lingkungan. “PT Gag nikel telah menerapkan prosedur sesuai standar pertambangan yang berlaku. Prosedur yang telah dijalankan yaitu mengoperasikan sistem drainase, sump pit, dan kolam pengendapan untuk menampung air larian,” jelasnya. Ia menyayangkan berita hoax yang beredar bahwa PT Gag Nikel telah merusak Pulau Gag. “Kami sudah melakukan berbagai hal dalam melaksanakan operasional berkelanjutan agar tidak merusak Pulau Gag,” pungkasnya.
