Jakarta – Perbedaan metodologi penghitungan garis kemiskinan antara Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) memicu imbauan dari ekonom agar interpretasi data dilakukan secara hati-hati. Hal ini penting untuk menghindari kesimpulan yang berpotensi keliru dalam konteks kebijakan nasional.Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, pada Selasa (10/6/2025), menekankan bahwa garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Bank Dunia dirancang untuk perbandingan global, bukan sebagai acuan langsung dalam perumusan kebijakan di tingkat nasional. “garis kemiskinan Bank Dunia memiliki tujuan utama untuk komparabilitas global, bukan untuk pengambilan kebijakan nasional langsung,” ujarnya saat dihubungi.
pardede menjelaskan bahwa Bank Dunia menggunakan pendekatan purchasing power parity (PPP) untuk menyesuaikan daya beli antarnegara. Sementara itu,BPS mengadopsi pendekatan kebutuhan dasar atau cost of basic needs (CBN) yang dianggap lebih relevan dengan karakteristik konsumsi rumah tangga di Indonesia. Dalam perhitungan komponen makanan,BPS menggunakan standar konsumsi minimal 2.100 kilokalori (kkal) per orang per hari, serta mempertimbangkan pola konsumsi aktual masyarakat, termasuk makanan pokok seperti beras. Selain itu, BPS juga memperhitungkan kebutuhan dasar nonmakanan, seperti pendidikan dan perumahan.
Perbedaan tujuan dan metodologi ini menghasilkan perbedaan hasil yang signifikan. Data BPS per September 2024 menunjukkan tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,57 persen, atau sekitar 24 juta jiwa.
Sebaliknya, Bank Dunia memperkirakan bahwa dengan garis kemiskinan 6,85 dolar AS PPP per kapita per hari (menggunakan PPP 2017 atau sebelum revisi), sekitar 60,3 persen penduduk Indonesia pada 2024 hidup di bawah standar kemiskinan menengah atas. Kesenjangan ini diperkirakan akan semakin besar dengan revisi menjadi 8,30 dolar AS (PPP 2021 untuk negara berpendapatan menengah atas).
