Jakarta – Asosiasi Industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia (Akumandiri) menyoroti bahwa penipuan daring menjadi kendala utama bagi UMKM dalam memanfaatkan media sosial untuk promosi.
Hermawati Setyorinny dari Akumandiri, pada hari selasa, 10 Juni 2025, menyampaikan bahwa banyak pelaku usaha mikro yang aktif menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk memasarkan produk mereka. Namun, ia menekankan bahwa penyalahgunaan media sosial oleh pihak yang tidak bertanggung jawab menjadi masalah yang serius. “kalau pelaku usaha mikro di media sosial itu kalau bisa dilihat dari Instagram, dari Facebook, dari TikTok, itu kayaknya sudah masif ya mereka. hanya saja kadang itu usaha mereka terasa berat bila media sosial itu dipakai orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Praktik penipuan ini berdampak signifikan pada pelaku usaha mikro. Hermawati menjelaskan bahwa meskipun ada beberapa indikator yang dapat membantu mengidentifikasi penjual yang mencurigakan, seperti kolom komentar yang dinonaktifkan dan keaslian pengikut yang diragukan, banyak konsumen yang kurang waspada. “Banyak sekali yang sekarang itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab masuk ke situ. Nah mungkin kalau konsumen bisa melihat dari misalnya enggak ada komentar sama sekali,kita bisa lihat followernya itu asli atau tidak. Nah itu tapi kan yang tahu, yang tidak kan konsumen yang tidak paham kayak gitu kan langsung antipati, dia udah enggak trust (percaya),” jelasnya.
Direktur Ekonomi Digital center of Economic and Law Studies (Celios),Nailul Huda,menyarankan agar UMKM memperkuat pasar mereka di aplikasi perpesanan WhatsApp sebagai langkah awal. “ke depan, UMKM harus menyiapkan strategi yang pas jika ingin masuk ke ekosistem digital, termasuk ke perdagangan daring.Pertama mereka harus mengembangkan terlebih dahulu pasar mereka di whatsapp,” kata Huda.
Setelah itu, UMKM dapat memperluas jangkauan mereka ke platform lain seperti Instagram, facebook, dan TikTok. Namun, Huda menekankan pentingnya memiliki pengetahuan pemasaran yang memadai. “Belajar marketing via media sosial kepada para pakar dan kelas ini bisa dan harus difasilitasi oleh pemerintah, agar mindset mereka bisa terbentuk untuk berjualan via media sosial,” tuturnya.
Huda menambahkan bahwa pemahaman tentang karakteristik masing-masing platform perdagangan daring sangat penting agar UMKM dapat memilih tempat yang tepat untuk berjualan. Ia juga menyoroti bahwa banyak UMKM, terutama yang berskala mikro, lebih memilih media sosial daripada e-commerce. Menurutnya, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu meningkatkan pemahaman UMKM tentang manfaat platform e-commerce.”Platform ecommerce sebenarnya sudah membantu namun memang belum terlampau optimal. Keterbatasn infraatruktur hingga ke level mikro menjadi penghambat,” ungkapnya.
Huda menyimpulkan bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah diperlukan untuk membantu UMKM dalam proses digitalisasi secara optimal. “Mereka harus menyediakan orang yang secara langsung membantu UMKM untuk go digital, dan itu berat. Maka butuh kolaborasi dengan pemerintah di daerah untuk bisa mengeksekusi digitalisasi UMKM secara optimal,” pungkasnya.
