Jakarta – Menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Sumatera Utara beberapa hari lalu,Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan melakukan evaluasi besar-besaran di internal. Langkah ini akan menyasar mulai dari pejabat eselon 1 hingga pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Menteri PU, Dody Hanggodo, dalam konferensi pers pada Sabtu (28/6/2025) menyatakan bahwa evaluasi akan segera dilakukan.”Menanggapi OTT KPK ini mungkin mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden, kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran kementerian PU, dari mulai eselon 1 sampai PPK, agar kejadian-kejadian seperti ini tidak turun lagi di masa depan,” ujarnya.
Dody menegaskan, pihaknya tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap pihak yang ditangkap KPK, meski merasa geram. Ia juga memastikan tidak akan menutup-nutupi pelanggaran apa pun.
“tetap saya menjunjung tingkat asas praduga tak bersalah, itu nomor 1, tapi saya tidak akan nutup-nutupi satu lubang pun, enggak ada,” tegasnya pada Sabtu (28/6/2025).
Menurut Dody, langkah bersih-bersih ini sesuai dengan pesan Presiden Prabowo subianto saat awal menjabat. Dody Hanggodo mengungkapkan, “Semua penyelewengan wajib berhenti, atau yang bersangkutan diperhentikan dengan tidak hormat. Saya pikir arahan dan bimbingan beliau sudah sangat clear sekali,”.
