Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap adanya praktik pengoplosan beras Stabilisasi pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 2 triliun per tahun. Dugaan pengoplosan ini mencapai 80 persen dari total beras SPHP yang beredar.
Amran menyampaikan hal tersebut saat konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (30/6/2025). “Menurut laporan dari bawah, pengakuan tim Satgas Pangan yang bekerja secara tertutup, itu 80 persen dioplos,” ungkapnya.dijelaskannya, hanya 20 persen beras SPHP yang dijual dalam kondisi murni. Sisanya, menurut Amran, diduga kuat dicampur dan dikemas ulang sebagai beras premium, kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi. Kementan memperkirakan potensi kerugian negara akibat praktik ini mencapai Rp 2 triliun per tahun. “Contoh,harga pemerintah ini sudah didiskon,ada subsidi Rp 1.500 atau Rp 2.000. Setelah diserahkan ke kios, tidak ada instrumen pengontrol. Yang dipajang hanya 20 persen, yang 80 persen dijadikan beras premium. Naik Rp 2.000, jika 1,4 juta ton (kuota beras subsidi SPHP) dikalikan 80 persen, artinya 1 juta ton. Lalu 1 juta ton dikalikan Rp 2.000, hasilnya Rp 2 triliun,” jelas Amran pada Senin (30/6/2025).
Mentan juga menyoroti waktu pendistribusian SPHP yang dinilai kurang tepat. Ia menegaskan, pendistribusian SPHP saat panen raya justru memperparah masalah. Idealnya, menurut Amran, SPHP didistribusikan saat panen terbatas untuk menjaga keseimbangan pasar.
“Yang menarik, SPHP diturunkan saat panen raya. Ini tidak boleh terjadi. Coba cek data Rakortas,sudah kami tegaskan,” tegasnya. Amran juga menyoroti kawasan Cipinang sebagai salah satu lokasi yang menjadi perhatian. Ia menyebutkan, stok harian di Cipinang yang biasanya sekitar 40 ribu ton, tiba-tiba melonjak menjadi 50 ribu ton per hari.
Saat ini, Kementerian Pertanian tengah mendalami hasil investigasi terkait mutu dan harga beras di pasaran. Hasil investigasi menunjukkan bahwa mayoritas beras premium dan medium yang beredar tidak sesuai dengan volume, tidak mengikuti harga eceran tertinggi (HET), belum teregistrasi sebagai Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), dan tidak memenuhi standar mutu sesuai Permentan Nomor 31 Tahun 2017. Investigasi yang dilakukan pada 6-23 Juni 2025 terhadap 268 sampel beras dari 212 merek di 10 provinsi, menemukan bahwa 85,56 persen beras premium tidak sesuai standar mutu. Selain itu, 59,78 persen dijual melebihi HET dan 21,66 persen memiliki berat bersih lebih rendah dari yang tertera pada kemasan.
Untuk kategori beras medium, sebanyak 88,24 persen tidak memenuhi standar mutu SNI. Sebanyak 95,12 persen dijual di atas HET, dan 9,38 persen memiliki berat kemasan yang tidak sesuai.
“Ketidaksesuaian mutu beras premium mencapai 85,56 persen, HET 59,78 persen, dan berat 21,66 persen.Kami libatkan 13 laboratorium di seluruh indonesia,karena persoalan ini sangat sensitif,” ungkap Amran.
Kementan memperkirakan total kerugian konsumen dari beras premium mencapai Rp 34,21 triliun dan dari beras medium sekitar Rp 65,14 triliun, sehingga total kerugian masyarakat mencapai Rp 99,35 triliun per tahun.
“Kami akan verifikasi ulang. satgas akan turun kembali. Mutu, harga, dan berat yang tidak sesuai sangat merugikan konsumen,” pungkasnya.
