Jakarta – Komisi XI DPR RI menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam perumusan asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyebut hal ini krusial untuk memperkuat tata kelola fiskal yang kredibel dan realistis, serta mendukung kebijakan ekonomi Presiden Prabowo dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Dalam diskusi publik yang digelar Institute for Advancement of Economics and Finance (INDEF) secara daring pada Minggu (29/6/2025), Misbakhun juga menyinggung stabilitas ekonomi Indonesia di tengah konflik global.”Semuanya masih aman,” kata Misbakhun dalam keterangannya pada Minggu (29/6/2025).
Misbakhun menekankan bahwa asumsi makro dalam APBN harus disusun dengan prinsip kehati-hatian dan berbasis data yang akurat. Ia mendorong pemerintah untuk meningkatkan transparansi dalam proses perumusan asumsi makro, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan harga minyak. Evaluasi berkala terhadap realisasi asumsi ini juga penting untuk memastikan APBN tetap relevan dengan dinamika global.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Selasa (1/7/2025), pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2025 mencapai 5,1%, sementara inflasi tahunan berada di kisaran 3,2%. Namun, ketidakpastian global berpotensi memengaruhi stabilitas makroekonomi, terutama melalui tekanan inflasi impor dan volatilitas nilai tukar.
Komisi XI DPR RI berkomitmen untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN, termasuk memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap berorientasi pada kepentingan publik. “Kami akan terus mendorong efisiensi belanja negara dan optimalisasi pendapatan, termasuk melalui reformasi perpajakan yang progresif namun adil,” tegas Misbakhun dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (2/07/2025).
Politikus Partai Golkar itu juga mengingatkan pengelola fiskal untuk menyampaikan data yang valid dan akurat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mencegah kebijakan yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan stabilitas yang baik, di antaranya IHSG masih bertahan dari gejolak dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) juga masih stabil.
Selain itu, harga minyak dunia masih berada di bawah asumsi Indonesian Crude Price (ICP) yang ditetapkan APBN 2025 sebesar USD 82 per barel. “harga minyak masih dalam range moderat, situasi ini harus kita jaga,” ucap Misbakhun.
Namun, ia mewanti-wanti jika harga minyak dunia melewati USD 100 per barel, atau bahkan menyentuh USD 140 per barel, maka beban subsidi BBM akan meningkat.”Apakah itu ditanggung pemerintah, atau dengan menaikkan harga (BBM). Pasti pemerintah memikirkan ulang. Risiko kenaikan harga BBM pasti ke inflasi,” tuturnya.
Di sisi lain, ia menyebut kenaikan harga minyak dunia juga membawa potensi manfaat bagi Indonesia, antara lain, harga ekspor minyak Indonesia akan meningkat, serta komoditas lain seperti batu bara dan mineral juga akan ikut naik.
Indikator lain yang membuat Misbakhun tetap optimistis ialah pendapatan negara di APBN 2025 per Mei 2025 yang mencapai Rp 995,3 triliun atau 33,1 persen dari target. Jumlah itu bersumber dari pemasukan perpajakan sebesar Rp 806,2 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 188,7 trilun.
Adapun belanja negara mencapai Rp 1.016,3 triliun. Dengan demikian, defisitnya di angka Rp 21 triliun atau 0,09 persen dari produk domestik bruto (PDB) 2025 yang ditargetkan mencapai Rp 24 ribu triliun. “Angka defisitnya masih 0,09 persen dari PDB,” tuturnya.
“Tantangan ke depan semakin kompleks, mulai dari gejolak komoditas hingga risiko geopolitik. Karena itu, APBN harus menjadi instrumen yang fleksibel namun tetap accountable. Komisi XI DPR RI akan memastikan bahwa asumsi makro dan postur APBN 2026 disusun dengan mempertimbangkan proyeksi jangka menengah-panjang serta skenario mitigasi risiko,” tutup Misbakhun.
