Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menggandeng badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan bank bjb untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah Bandung Raya. Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi fokus utama dalam kolaborasi ini.
Sosialisasi program KPR Sejahtera FLPP menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (P3K), serta pekerja swasta. Acara sosialisasi berlangsung di aula Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Rabu (2/7/2025).Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Asisten Administrasi Umum Kota Bandung, Kepala BKPSDM Kota Bandung, jajaran bank bjb wilayah Bandung raya, dan perwakilan pengembang perumahan subsidi yang telah bekerja sama dengan Bank BJB. Selain itu, hadir pula perwakilan dari 25 perusahaan swasta di Kota Bandung, serta lebih dari 600 peserta yang mengikuti kegiatan secara daring.
Asisten Manajer Pembiayaan BP Tapera, Berdi Dwijayanto, mengungkapkan, program KPR Sejahtera FLPP di Jawa Barat menunjukkan tren positif. Hingga 30 Juni 2025, sebanyak 28.548 unit rumah telah tersalurkan di provinsi ini. “Targetnya secara nasional sebelumnya 220.000 unit, tapi sudah diusulkan oleh pusat menjadi 350.000 unit,” ujarnya.
Berdi menambahkan, kendala yang dihadapi adalah kurangnya informasi tentang FLPP. Oleh karena itu, pihaknya menggandeng bank bjb dan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memaksimalkan kegiatan sosialisasi.
BP tapera dan bank bjb, lanjut berdi, tengah melakukan roadshow ke berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat untuk memperluas sosialisasi program tersebut. “Minggu ini kita keliling bareng bank bjb. Kemarin, dari penandatanganan MoU antara Pemprov Jabar, BP Tapera, dan BANK BJB, disepakati target penyaluran sebesar 10.000 unit rumah. Peruntukannya untuk pegawai pemerintah/ASN, tenaga P3K, dan pekerja swasta di provinsi Jawa Barat serta masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya.
Berdi menjelaskan,untuk ASN yang ingin mengakses program ini,terdapat batasan penghasilan maksimal Rp8,5 juta bagi yang masih lajang dan Rp10 juta untuk yang sudah menikah. Sementara untuk pekerja swasta, batasan penghasilan mengikuti Upah Minimum Regional (UMR). “Kami memang menyarankan ke kabupaten, karena di kota itu rumah subsidi sulit ditemukan karena harga tanahnya mahal. Di Jawa sendiri harga rumah subsidi maksimal Rp166 juta. Jadi pengembang pasti cari tanah di pinggiran kota, tapi tetap terjangkau, paling sekitar sejam perjalanan dari pusat kota,” imbuhnya.
Project Head Akselerasi FLPP Bank BJB, Indra Prayoga, mengatakan, pihaknya mendapat mandat khusus dari Direktur Utama bank bjb untuk percepatan penyaluran KPR Sejahtera FLPP di Provinsi Jawa Barat. “Pak Maruara Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman saat pertemuan di Gedung Pakuan meminta fokus ekspansi FLPP di Jawa Barat. kepala daerah pun sepakat memprioritaskan P3K dan ASN karena banyak dari mereka yang belum memiliki rumah,” ungkap Indra.
Indra menambahkan, bank bjb menjadi salah satu penyalur utama KPR Sejahtera FLPP karena sebagian besar P3K dan ASN di Jawa Barat menggunakan bank bjb sebagai payroll. Skema ini memudahkan proses verifikasi dan penyaluran, sekaligus meningkatkan kelancaran pembayaran cicilan. “kemarin kita mendapatkan tambahan kuota dari BP Tapera menjadi 10.000 unit untuk bank bjb, naik dua kali lipat dari tahun lalu yang hanya 4.970 unit,” katanya.
Meskipun demikian,Indra tidak menutup kemungkinan pekerja swasta juga bisa mengakses program ini,selama memenuhi persyaratan penghasilan dan prosedur yang berlaku. Ia juga menegaskan pentingnya verifikasi calon debitur, terutama dari kalangan swasta, untuk memastikan kelayakan kredit dan meminimalisir risiko tunggakan. “Prosedur bank tetap dijalankan ketat. Kita juga kerja sama dengan pengembang.Biasanya ada program tambahan, seperti hadiah peralatan rumah tangga, tergantung inisiasi dari developer,” pungkas Indra.
