PADANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menyoroti percepatan digitalisasi retribusi sampah sebagai salah satu poin utama dalam pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Hal tersebut mengemuka dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Komisi II yang berlangsung pada 4-5 Agustus 2025 di Gedung DPRD Kota Padang.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Pansus II, Rachmad Wijaya, dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Dinas Perikanan, Perumda Air Minum Kota Padang, dan Dinas Pemberdayaan Sosial Masyarakat (PSM).
Rachmad Wijaya pada Rabu (6/8/2025) menekankan pentingnya pengkajian rencana programme oleh OPD agar tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat. “Kami minta OPD benar-benar mengkaji rencana program agar tepat sasaran dan berdampak langsung ke masyarakat,” tegasnya.
Komisi II mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk mengintegrasikan sistem pembayaran non-tunai, seperti QR code dan sistem billing melalui tagihan PDAM, dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Saat ini, sekitar 50 persen pelanggan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) belum tercatat secara digital. Proses penarikan retribusi masih dilakukan secara manual oleh petugas LPS di tingkat kelurahan,yang berpotensi menyebabkan kebocoran pendapatan dan pelaporan yang tidak tertib.
Selain itu, Komisi II juga menyoroti penguatan armada fider Trans Padang sebagai pengumpan ke jalur utama transportasi publik. rachmad Wijaya menyebut, optimalisasi layanan fider penting untuk menunjang mobilitas warga dan mengurangi kemacetan di jalan utama.
Rachmad Wijaya menambahkan, program-program yang disampaikan OPD sangat bagus dan akan didukung penuh, terutama yang memiliki efek langsung terhadap kenyamanan dan kebutuhan masyarakat. “Program-program yang disampaikan OPD sangat bagus dan akan kami dukung penuh, terutama yang memiliki efek langsung terhadap kenyamanan dan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Semua usulan ini, lanjutnya, sejalan dengan visi Pemko Padang dalam mengembangkan smartgov Tax, platform digital yang menyatukan sistem perpajakan dan retribusi dalam satu sistem terpadu untuk efisiensi dan transparansi anggaran.
DPRD Kota Padang optimis target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mutu pelayanan masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan dalam KUA-PPAS 2026 melalui optimalisasi digitalisasi dan penguatan sistem layanan publik.Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Padang, Mastilizal Aye, Ketua Komisi II Rachmad Wijaya, serta sejumlah anggota seperti Indra Guswadi, Yosrizal Effendi, rafli Boy, Arnedi yarmen, Miswar jambak, Faisal Nasir, Surya Jufri, dan Christian Rudi Kurniawan Sutiono.
