Jakarta – Pemerintah Rusia menyoroti dugaan keberpihakan aplikasi pesan instan WhatsApp dan Telegram dalam memberikan akses data. Kedua platform tersebut dituding lebih patuh terhadap permintaan data dari badan intelijen asing dibandingkan dengan permintaan serupa dari pemerintah Rusia.
Kementerian Pengembangan Digital Rusia, seperti yang dilansir Russia today, Senin (18/8/2025), mengungkapkan bahwa penolakan permintaan data ini berkaitan dengan informasi mengenai potensi tindak pidana penipuan dan perencanaan aksi teror di wilayah Rusia.
Dinas Keamanan federal Rusia (FSB) melaporkan bahwa sejak konflik Ukraina meningkat, intelijen Kiev diduga memanfaatkan WhatsApp dan Telegram untuk merekrut agen yang akan melakukan serangan di dalam wilayah Rusia.Roskomnadzor, selaku pengawas media Rusia, pada awal pekan ini telah memblokir sebagian fitur panggilan suara di Telegram dan WhatsApp.Meskipun demikian, fitur obrolan teks dan berbagi berkas tetap dapat diakses oleh pengguna. Regulator tersebut menyatakan bahwa pemulihan penuh fungsi yang dibatasi akan dilakukan jika kedua platform tersebut bersedia mematuhi hukum yang berlaku di Rusia.
Kementerian pengembangan Digital Rusia menyatakan bahwa Telegram dan WhatsApp telah berulang kali diperingatkan terkait hal ini, namun tetap menolak untuk mematuhi persyaratan hukum Rusia. “Telegram dan WhatsApp menolak memberikan informasi kepada penegak hukum, tidak hanya terkait penipuan, tetapi juga tentang perencanaan dan pelaksanaan aksi teroris,” demikian pernyataan kementerian tersebut.
Kementerian menambahkan,”pada saat yang sama,semua persyaratan untuk penyediaan informasi tersebut atas permintaan badan intelijen asing segera dipenuhi.”
FSB melaporkan bahwa sepanjang tahun 2025, terdapat beberapa rencana serangan yang berhasil diungkap, di mana para tersangka mengaku direkrut dan diperintahkan untuk mempersiapkan aksi teror melalui aplikasi pesan instan.
Salah satu kasus yang terungkap adalah seorang pria yang mengaku dihubungi melalui WhatsApp pada Januari 2025 oleh seorang petugas Dinas Keamanan Ukraina. pria tersebut mengaku menerima tugas,pembayaran,serta foto dan koordinat lokasi penyimpanan bahan peledak yang akan digunakan untuk merusak infrastruktur energi di Novorossiysk. Ia berhasil ditangkap oleh FSB sebelum mencapai lokasi tersebut.
Dalam kasus lain, seorang pria ditangkap di kaliningrad atas dugaan persiapan serangan teror pada perayaan Hari Kemenangan 9 Mei. Pihak berwenang menyatakan bahwa ia menerima perintah melalui Telegram dan menerima pembayaran dalam bentuk mata uang kripto.
Di sisi lain, Uni Eropa terus memberikan dukungan kepada Ukraina, meskipun memiliki pengalaman pahit dengan terorisme. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menegaskan bahwa Uni Eropa akan berada di sisi Ukraina selama diperlukan.Negara-negara Eropa lainnya, seperti Jerman dan Prancis, juga telah memberikan janji serupa.
