Jakarta – pemerintah berjanji tidak akan tinggal diam dalam mengatasi kenaikan harga beras. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran sulaiman membantah tudingan pemerintah abai terhadap isu ini.
Mentan menegaskan pemerintah telah menjalankan berbagai langkah strategis untuk melindungi petani, menjaga stabilitas harga, dan memastikan ketersediaan beras.
“Kami sudah bekerja keras sejak awal melakukan operasi pasar besar-besaran bersama Bulog di seluruh Indonesia dengan jumlah yang cukup besar, yaitu 1,3 juta ton dengan harga Rp12.000-Rp12.500 per kg,” ujar Amran melalui video pernyataan, Minggu (24/8/2025).
Amran menyebutkan salah satu kebijakan utama adalah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah menjadi Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini merupakan wujud keberpihakan pemerintah kepada petani, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Alhamdulillah hasilnya hari ini yang kita syukuri adalah bahwa NTP (Nilai Tukar Petani), kesejahteraan petani meningkat,” kata Amran.
Mentan juga menyebut stok beras nasional saat ini jauh lebih kuat dibandingkan periode 2023-2024 yang hanya sekitar 1 juta ton dan memaksa impor beras. “Sekarang stok kita 4 juta ton lebih. Ini kita syukuri,” ucapnya.
Amran kemudian mengklarifikasi pernyataannya terkait perbandingan harga beras di Jepang dan Indonesia yang sempat menuai kritik. Ia menjelaskan hanya menyampaikan fakta bahwa harga beras di Jepang mengalami kenaikan cukup tinggi, sementara di Indonesia tren harga mulai turun.
“Adapun kami menyebut bahwa Jepang itu kenaikan harga beras cukup tinggi. Artinya kita patut mensyukuri. Tetapi kami mewakili pemerintah harus bekerja keras menurunkan harga, dan juga hasilnya hari ini sudah 13 provinsi harga sudah turun,” jelas Amran.
Mentan menegaskan pihaknya siap berhadapan dengan oknum pengusaha yang mencurangi petani dan mengambil keuntungan secara tidak bertanggung jawab. Tindakan ini dilakukan demi melindungi konsumen dan petani.
“Kami pertaruhkan segalanya demi konsumen, demi petani Indonesia. Yang mencurangi petani baru-baru ini yaitu para pengusaha yang tidak bertanggung jawab. Kami berani berhadapan demi konsumen,demi rakyat Indonesia,” tegasnya.
Amran meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi isu negatif, karena seluruh langkah yang diambil merupakan bukti keberpihakan terhadap petani, konsumen, serta menjaga kepentingan rakyat dan ketahanan pangan nasional.
Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI pada kamis (21/8/2025), Amran menyinggung masyarakat yang dinilai terlalu reaktif dalam menanggapi kenaikan harga beras. Ia membandingkan harga beras di Jepang yang mencapai Rp100 ribu per kilogram.
Pernyataan Mentan yang membandingkan harga beras di Jepang itu sempat disela oleh Ketua komisi IV DPR RI,Titiek Soeharto,yang menilai perbandingan tersebut tidak relevan karena perbedaan pendapatan per kapita antara kedua negara.
