Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) Jumat (12/9) membahas kondisi ekonomi nasional yang dinilai darurat oleh aliansi tersebut meskipun pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 mencapai 5,12 persen.
Pertemuan selama dua jam itu menjadi wadah dialog terbuka bagi Luhut untuk mendengarkan paparan AEI terkait tantangan dan arah kebijakan ekonomi nasional.
AEI, yang menaungi 383 ekonom dan akademisi, menilai adanya penurunan kualitas hidup secara masif di berbagai lapisan masyarakat.
Luhut mengaku menerima masukan berharga dari AEI, terutama mengenai perlunya deregulasi kebijakan dan penyederhanaan birokrasi yang dianggap menghambat iklim usaha dan investasi.
Pemerintah, menurutnya, saat ini fokus memperkuat fondasi ekonomi melalui deregulasi untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan digitalisasi sistem perizinan melalui OSS.
“Saya dan tim Dewan Ekonomi Nasional merasa masukan seperti itu sangat berharga,” ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagramnya.
Dalam pertemuan tersebut, Luhut juga memaparkan upaya penguatan penerimaan negara melalui digitalisasi, salah satunya dengan digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai proyek percontohan.
Ia berharap sistem yang lebih transparan ini dapat memastikan bantuan tepat sasaran, anggaran lebih efisien, dan masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung.
AEI sebelumnya mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja dan merupakan akumulasi dari proses bernegara yang kurang amanah, menyebabkan ketidakadilan sosial.
Meskipun ada tekanan dari guncangan global, masalah ini tidak terjadi secara tiba-tiba.
Aliansi yang dipimpin oleh Yose Rizal Damuri, wijiyanto Samirin, Vivi Alatas, dan Teuku Riefky, menilai kondisi ini bertolak belakang dengan narasi pemerintah yang sering membanggakan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.
Luhut menyampaikan apresiasi atas saran konstruktif dari para ekonom dan berharap pertemuan serupa dapat rutin digelar untuk mendorong kontribusi akademisi dan ekonom dalam riset dan pendalaman isu strategis.
“Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan para pemikir bangsa menjadi kunci untuk memastikan pembangunan ekonomi yang tidak hanya tangguh menghadapi gejolak global, tetapi juga berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
