Jakarta – Kementerian BUMN memastikan tidak akan meminta tambahan anggaran untuk tahun 2026. Anggaran yang disetujui sebesar Rp280,31 miliar.
Kepastian ini disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (15/9).
“Untuk anggaran 2026, kita sudah sepakati minggu kemarin, kita tidak ada tambahan,” tegas Erick.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menjelaskan bahwa pagu anggaran ini sesuai dengan surat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tertanggal 11 September 2025.
“Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian BUMN tahun anggaran 2026 sebesar Rp280.311.060.000,” kata Nurdin saat membacakan hasil rapat.
Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk dua program utama.
Pertama,program dukungan manajemen senilai Rp197,82 miliar.
Kedua, program pengembangan dan pengawasan BUMN sebesar Rp82,48 miliar.
Persetujuan anggaran ini disambut baik oleh seluruh anggota Komisi VI DPR RI yang hadir.
