Jakarta – Pemerintah mempertimbangkan pemangkasan ekspor minyak sawit mentah (CPO) untuk mendukung program biodiesel B50 yang akan dimulai pada 2026.
Kebijakan ini masih dalam tahap pengkajian, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Pemangkasan ekspor CPO menjadi salah satu opsi utama untuk memenuhi kebutuhan bahan baku biodiesel di dalam negeri.
“Ada tiga konsep untuk memenuhi penambahan kebutuhan CPO: intensifikasi lahan, membuka lahan baru, dan memangkas sebagian yang diekspor,” ujar Bahlil di kantornya, Selasa (14/10).
Jika opsi pemangkasan ekspor dipilih, pemerintah akan menerapkan kebijakan domestic market Obligation (DMO) baru untuk sektor CPO.
“Jika alternatif ketiga yang dipakai, salah satu opsinya adalah mengatur antara kebutuhan dalam negeri dan luar negeri melalui DMO,” imbuhnya.
Bahlil menekankan bahwa opsi DMO sawit ini masih berupa wacana dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah.”Masih opsi,” tegasnya.
Implementasi B50 telah disepakati dalam rapat terbatas kabinet dan ditargetkan mulai berjalan pada semester II tahun 2026.
Program ini merupakan kelanjutan dari penerapan B40 yang sudah berjalan saat ini.
“Sudah diputuskan di ratas kemarin, kita akan melakukan konversi dari B40 ke B50. Kalau B50 diterapkan, kita tidak lagi impor solar,” jelas Bahlil.
Saat ini, Indonesia masih mengimpor sekitar 4,9 juta kilo liter solar per tahun.
dengan penerapan B50, impor tersebut dapat ditekan hingga nol, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional dan menghemat devisa negara.
Peningkatan kebutuhan CPO untuk biodiesel juga dinilai akan menciptakan efek berganda pada sektor perkebunan dan industri daerah.
“Kalau kita tambah CPO, otomatis ada penciptaan lapangan pekerjaan baru. Ini bagian dari trigger ekonomi di daerah,” pungkasnya.
