Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyiapkan strategi baru untuk menekan angka kemiskinan di wilayahnya. Strategi ini diharapkan menjadi terobosan untuk mencapai target nasional penurunan kemiskinan.
Saat ini, tingkat kemiskinan di Sumbar mencapai 5,35 persen atau sekitar 312.350 jiwa. Angka ini masih jauh dari target nasional, yaitu 3,39-3,96 persen pada tahun 2030.
Kesenjangan kemiskinan antara wilayah perkotaan dan pedesaan juga menjadi perhatian serius. Data menunjukkan tingkat kemiskinan di desa mencapai 6,79 persen,jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang hanya 4,16 persen.
Pemprov Sumbar menilai inovasi kebijakan mendasar sangat diperlukan untuk mencapai target penurunan kemiskinan. Salah satu terobosan yang digagas adalah “Strategi Pengentasan Kemiskinan melalui penerapan Pendekatan graduasi”.
Pendekatan ini mengubah pola penanganan kemiskinan tradisional menjadi metode yang lebih terintegrasi, terukur, dan berorientasi pada kemandirian ekonomi.
Pendekatan Graduasi Kemiskinan menggabungkan intervensi sosial jangka pendek dengan programme pemberdayaan ekonomi jangka panjang.Keluarga penerima manfaat akan dibimbing secara bertahap dari kondisi miskin menuju keluarga mandiri dan berdaya saing.
Proyek ini memiliki dua terobosan utama. Pertama, penambahan penjenjangan graduasi kemiskinan menjadi empat tingkatan: Miskin, Rentan Miskin, Menuju Menengah, dan Menengah.
Kedua, proyek ini memperluas ruang intervensi melalui empat pilar strategis: pemenuhan kebutuhan dasar, pembinaan dan pemberdayaan, penciptaan pendapatan, serta peningkatan tabungan dan investasi.
Dalam tahap awal, proyek ini akan menghasilkan pedoman kriteria graduasi kemiskinan, rancangan regulasi daerah, sistem informasi pemantauan dan evaluasi berbasis digital (SILEK), serta perjanjian kerja sama dengan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah percontohan.
Kepala Bappeda Sumbar menekankan bahwa pendekatan baru ini bukan hanya upaya administratif, tetapi juga perubahan paradigma dalam penanggulangan kemiskinan.
Jika berhasil, proyek ini diharapkan menjadi model nasional bagi daerah lain dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis data dan kemandirian.
