Belém – Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjadi garda terdepan dalam mitigasi perubahan iklim global.
Hal ini disampaikan Utusan Khusus Presiden RI untuk Iklim dan energi, Hashim djojohadikusumo, mewakili Presiden Prabowo subianto pada Leaders Summit di Conference of the Parties ke-30 (COP30), belém, brasil, Kamis (6/11/2025).
Indonesia juga mempercepat transisi menuju Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau bahkan lebih cepat.
“Indonesia datang ke Belém dengan pesan yang jelas, kami tetap berkomitmen untuk memperkuat komitmen iklim nasional,” tegas Hashim.
“kami siap bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mewujudkan aksi iklim yang nyata, inklusif, dan ambisius,” lanjutnya.
Presiden Prabowo, kata Hashim, telah menegaskan kembali komitmen indonesia terhadap Perjanjian Paris.
Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen melalui strategi pembangunan berkelanjutan yang telah dirumuskan dan dijalankan secara konsisten.
dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC), Indonesia menargetkan pengurangan emisi sebesar 1,2 hingga 1,5 gigaton karbon dioksida ekuivalen (CO2e) pada tahun 2035.
Upaya ini akan didukung peningkatan bauran energi terbarukan menjadi 23 persen pada tahun 2030.
Pengembangan teknologi baru seperti energi nuklir dalam kerangka transisi menuju energi hijau juga akan dilakukan.
“Baru-baru ini Presiden Prabowo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 109 tentang Waste to Energy serta Peraturan Presiden Nomor 110 tentang Nilai Ekonomi Karbon,” kata Hashim.
“Kedua regulasi ini menjadi landasan penting dalam membangun sistem dekarbonisasi nasional dan memperkuat pengendalian emisi gas rumah kaca,” tambahnya.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif faisol Nurofiq, juga menegaskan komitmen tersebut.
Ia menekankan arah transformasi indonesia menuju ekonomi hijau yang berkeadilan.
“COP30 menjadi momentum untuk membuktikan bahwa pembangunan hijau tidak hanya mungkin,tetapi juga menguntungkan,” ujar Hanif.
“Indonesia membangun kepemimpinan dari aksi nyata, bukan sekadar janji,” tegasnya.
Hanif menambahkan,prinsip keadilan iklim harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan transisi energi.
“Keadilan iklim berarti memastikan tak ada yang tertinggal. Indonesia siap memimpin dengan memberi teladan, memadukan kebijakan, sains, dan nilai sosial untuk masa depan yang lebih baik,” pungkas Hanif.
