Jakarta – Polemik pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal Besar TNI HM Soeharto kembali menjadi sorotan.Pro dan kontra mewarnai perdebatan publik terkait sosok mantan presiden tersebut.Alumni Lemhannas PPRA LVIII Tahun 2018, Dr. Anton Permana, turut angkat bicara mengenai kontroversi ini. menurutnya, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam dinamika politik, terutama yang berkaitan dengan kekuasaan.
“Posisi pro dan kontra ini sangat ditentukan oleh di mana posisi kita melihat suatu objek dan kejadian,” ujarnya, menekankan bahwa perspektif memengaruhi penilaian.
Anton mencontohkan, Pangeran Diponegoro dan Tuanku Imam Bonjol dianggap pahlawan oleh rakyat Indonesia, namun dipandang sebagai pemberontak oleh Belanda. Begitu pula dengan prajurit KKO Usman dan Harun, yang dihormati sebagai pahlawan oleh Indonesia, namun dicap teroris oleh Singapura.
Terkait polemik gelar Pahlawan nasional untuk Soeharto, Anton menyoroti beberapa poin penting.
Ia menyebutkan hasil survei Kedai Kopi yang menunjukkan 80,7 persen masyarakat setuju dengan pemberian gelar tersebut. Selain itu, Menteri Kebudayaan RI saat itu, DR Fadli Zon, telah menjelaskan bahwa secara fakta hukum dan 13 kriteria Pahlawan Nasional dalam Undang-Undang telah terpenuhi.
Tokoh-tokoh seperti Yusuf Kalla dan Mahfud MD juga tidak mempermasalahkan pemberian gelar tersebut, bahkan menyatakan Soeharto layak menerimanya.
Namun, Anton mengakui adanya segelintir orang dan tokoh yang terafiliasi dengan dendam masa lalu tragedi kudeta gagal PKI 1965, serta aktivis reformasi 1998 yang disebutnya “korban cuci otak barat (proxy liberal)” yang
