Jakarta – Isu merger antara dua raksasa ride-hailing Asia Tenggara, GoTo dan Grab, kembali mencuat. Pasar kini menaruh perhatian besar pada potensi penggabungan ini.
merger ini berpotensi menciptakan perusahaan teknologi raksasa dengan nilai mencapai US$29 miliar atau setara Rp 483,8 triliun.
Pembicaraan merger antara grab dan GoTo sebenarnya sudah berlangsung beberapa tahun. Namun, intensitasnya meningkat sepanjang tahun 2025.
Media asing, Financial Times, turut menyoroti potensi merger ini. Termasuk kondisi internal goto yang dikabarkan memanas.
Jika merger ini terealisasi, entitas gabungan Grab dan GoTo diperkirakan akan menguasai hingga 90 persen pasar ride-hailing dan pengantaran makanan di Indonesia.
Kondisi internal GoTo juga menjadi sorotan. Sejumlah pemegang saham besar seperti SoftBank, Provident Capital Partners, dan Peak XV dikabarkan mendesak penggantian Direktur Utama GoTo, patrick Walujo.
SoftBank sendiri disebut-sebut telah lama mendorong merger ini. Mengingat perusahaan asal Jepang tersebut memiliki saham di kedua belah pihak.
Namun, GoTo menegaskan bahwa belum ada keputusan atau kesepakatan resmi terkait rencana merger dengan Grab.
Perusahaan juga memastikan bahwa rapat pemegang saham yang dijadwalkan pada 17 Desember 2025 tidak terkait dengan aksi korporasi apa pun.
Sebelumnya, valuasi gabungan Grab dan GoTo mencapai US$72 miliar saat keduanya melantai di bursa pada tahun 2021 dan 2022.
Namun, saham keduanya mengalami penurunan tajam akibat persaingan ketat di pasar Asia Tenggara. Grab merosot lebih dari 50 persen, sementara GoTo lebih dari 80 persen.
Analis Citigroup, Ferry Wong, menilai keterlibatan Danantara sebagai sinyal dukungan pemerintah terhadap potensi merger ini.
Meski demikian, Wong mengingatkan bahwa peluang kegagalan atau penundaan masih besar.Mengingat riwayat negosiasi yang kerap mandek di masa lalu.
Seorang pejabat pemerintah Indonesia mengonfirmasi bahwa pemerintah turut memantau perkembangan negosiasi tersebut.Meskipun tidak memiliki saham di kedua perusahaan.
Pembahasan merger ini mencakup proposal pemberian saham minoritas kepada Danantara dengan hak khusus atas unit bisnis di Indonesia.
Hak tersebut akan memberikan pengaruh langsung kepada pemerintah terhadap kebijakan operasional di dalam negeri. Termasuk isu sensitif seperti upah mitra pengemudi.
