Padang – Sebanyak 14 kabupaten dan kota di Sumatera Barat (Sumbar) berada dalam status siaga penuh. ancaman bencana hidrometeorologi serentak membayangi wilayah tersebut akibat hujan dan badai yang melanda beberapa waktu terakhir.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Minangkabau telah mengeluarkan peringatan dini. Peringatan ini berlaku untuk periode 21-27 November 2025.
BMKG menyebutkan, ancaman serius ini dipicu oleh dinamika atmosfer yang signifikan.
Penguatan Monsun asia memicu dominasi angin baratan. Angin ini membawa suplai massa udara lembap dalam jumlah besar dari Samudra Hindia.
Massa udara lembap tersebut bertemu langsung dengan topografi Pegunungan Bukit Barisan. Proses orographic lifting pun terjadi, meningkatkan potensi pembentukan awan hujan lebat.
Fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) negatif serta aktivitas Gelombang Rossby Ekuatorial turut memperkuat peluang pertumbuhan awan konvektif. kondisi ini terutama terjadi di wilayah pesisir barat dan daerah perbukitan.
Kondisi-kondisi tersebut meningkatkan risiko terjadinya banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan luas, angin kencang, petir/kilat, serta jalan licin.
Berikut daftar 14 kabupaten/kota di Sumbar yang ditetapkan dalam status siaga penuh:
- Kabupaten Padang Pariaman
- Kota Pariaman
- Kota Padang
- kabupaten Pesisir Selatan
- Kabupaten Sijunjung
- Kabupaten kepulauan Mentawai
- Kabupaten Pasaman Barat
- Kabupaten Agam
- Kabupaten Tanah Datar
- Kabupaten Solok
- Kabupaten Dharmasraya
- Kabupaten Solok Selatan
- Kabupaten Lima Puluh Kota
- Wilayah sekitarnya yang memiliki tingkat kerawanan tinggi
Menyikapi hal ini, BMKG merekomendasikan sejumlah langkah antisipasi.
Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama yang bermukim di daerah perbukitan, lereng rawan longsor, bantaran sungai, dan wilayah cekungan.
Warga juga diminta menyiapkan jalur evakuasi, tas siaga bencana (tas darurat), serta mengamankan dokumen dan barang berharga.
Masyarakat diimbau memantau informasi cuaca dan peringatan dini hanya melalui kanal resmi BMKG dan instansi pemerintah terkait.
Kepada pemerintah daerah melalui BPBD, BMKG meminta untuk:
* Menggencarkan sosialisasi peringatan dini ke masyarakat, terutama di zona rawan banjir dan longsor.
* Melakukan pemantauan intensif di titik-titik rawan bencana, termasuk sungai, lereng, dan daerah rawan banjir bandang.
* Memastikan kesiapan personel, peralatan, logistik, dan sarana evakuasi.
* Berkoordinasi aktif dengan pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, serta relawan kebencanaan.
