Tutup
News

Pakar Dorong Regulasi Semen Rendah Karbon, Pemerintah Diminta Bergerak

165
×

Pakar Dorong Regulasi Semen Rendah Karbon, Pemerintah Diminta Bergerak

Sebarkan artikel ini
pakar-energi-desak-pemerintah-segera-terbitkan-regulasi-semen-rendah-karbon,-ini-alasannya
Pakar Energi Desak Pemerintah Segera Terbitkan Regulasi Semen Rendah Karbon, Ini Alasannya

Jakarta – Pemerintah didesak untuk segera menerbitkan regulasi yang mewajibkan penggunaan semen rendah karbon, terutama dalam proyek-proyek yang didanai negara.

Desakan ini muncul sebagai langkah penting dalam upaya dekarbonisasi industri konstruksi.

CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menyampaikan hal ini demi mewujudkan target Indonesia mencapai emisi nol bersih (net zero emission) pada tahun 2060.

fabby menjelaskan bahwa produk semen rendah karbon sebenarnya sudah tersedia di pasar, termasuk dari produsen besar seperti SCG.

Namun, pemanfaatannya masih minim karena kurangnya permintaan dan regulasi yang jelas. Akibatnya, konsumen masih memilih semen portland yang tinggi karbon.

“Semen rendah karbonnya masih belum [dimanfaatkan]. Ini [regulasi] harus segera dibuat,” tegas Fabby usai acara ESG Symposium 2025 Indonesia,selasa (2/12/2025).

Menurutnya, pasar semen ramah lingkungan di Indonesia belum berkembang optimal karena minat pasar yang rendah akibat kurangnya dorongan kebijakan.

Selain regulasi, Fabby menekankan pentingnya insentif pajak dan penciptaan permintaan oleh pemerintah untuk mempercepat adopsi produk rendah karbon.

“Karena market-nya enggak ada di Indonesia, jadi tidak di-scale up produksinya. Nah, ini yang perlu didorong.Pemerintah create demand, create market untuk produk-produk rendah karbon,” ujarnya.

Fabby juga menyarankan agar pemerintah memimpin transisi ini melalui pembelian publik.

Ia mengusulkan agar kementerian dan lembaga yang mengelola proyek konstruksi besar mulai mewajibkan standar material hijau.

“Misalnya Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR) yang banyak bikin proyek konstruksi. Kalau mereka menggunakan ketentuan standar hijau dalam material yang digunakan, itu akan sangat bagus,” katanya.

Fabby mengapresiasi langkah Kementerian Perindustrian yang telah menyusun peta jalan dekarbonisasi industri hingga tahun 2050, termasuk rencana penerbitan peraturan menteri sebagai acuan bagi seluruh pelaku industri.

Dalam peta jalan tersebut, terdapat sembilan sektor industri prioritas penghasil emisi terbesar yang wajib melakukan transisi.

Industri semen, besi, baja, petrokimia, kimia, dan kaca disebut Fabby sebagai sektor yang paling mendesak mengadopsi teknologi rendah emisi.

Ia mendorong pelaku industri untuk tidak hanya menunggu aturan, tetapi juga proaktif mempelajari implementasinya.

“Saya lihat itu perlu untuk semen, besi baja. Ke depan kita lihat petrochemicals itu juga harus didorong ke sana,” pungkasnya.