Jakarta – Pemerintah Indonesia berupaya mengamankan kepentingan dagang dengan Meksiko melalui negosiasi perjanjian dagang, guna menghindari potensi penerapan tarif impor yang dapat merugikan.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan pentingnya perjanjian dagang bilateral untuk melindungi ekspor Indonesia dari kebijakan tarif Meksiko yang akan datang.
Budi menjelaskan pendekatan perjanjian dagang akan memberikan landasan hukum yang kuat, sehingga Indonesia tidak dikenakan tarif baru dari Meksiko. Ia menargetkan perjanjian yang komprehensif.
Pembicaraan bilateral dengan Meksiko mengenai perjanjian dagang sudah berlangsung, dan akan dijadwalkan kembali untuk mencapai kesepakatan.
Budi mengusulkan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) sebagai model perjanjian, meniru keberhasilan perjanjian serupa dengan Peru.
Selain Meksiko, Indonesia juga berencana menandatangani Free Trade Agreement (FTA) dengan Eurasian Economic Union (EAEU).
Kerja sama ini diharapkan membuka peluang bagi kedua belah pihak untuk memperluas jaringan mitra dagang.
Sebelumnya, Reuters melaporkan bahwa Senat Meksiko telah menyetujui potensi kenaikan tarif impor hingga 50 persen bagi negara-negara Asia yang tidak memiliki perjanjian dagang dengan Meksiko.
Kenaikan tarif ini, yang diperkirakan berlaku mulai tahun 2026, akan menyasar produk-produk seperti mobil, suku cadang otomotif, tekstil, plastik, dan baja. Negara-negara seperti China, India, Korea Selatan, Thailand, dan Indonesia, yang belum memiliki perjanjian dagang dengan Meksiko, berpotensi terkena dampak kebijakan ini.
Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Indonesia tidak akan terpengaruh oleh kebijakan tarif Meksiko.
Airlangga menekankan bahwa Indonesia tidak mengimpor barang dari Meksiko, sehingga kebijakan tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional.
