Jakarta – Industri perbankan nasional menunjukkan sinyal positif sepanjang tahun 2025, didorong oleh reformasi regulasi, konsolidasi struktural, serta investasi modal dari pemain strategis baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah awal dengan meluncurkan aturan yang memperluas kegiatan usaha perbankan.
Kebijakan regulator juga semakin tegas mendorong konsolidasi, yang terlihat dari rencana penghapusan kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1, serta proses penggabungan ratusan BPR dan BPRS untuk memperkuat modal dan daya tahan industri.
Berikut rangkuman sejumlah peristiwa penting yang menandai penguatan sektor perbankan di tahun 2025:
Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) No. 26/2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan yang berlaku efektif sejak 13 Desember 2024.
Beleid ini mencakup tujuh poin utama, termasuk penyesuaian cakupan perusahaan anak bank umum, kegiatan penyertaan modal oleh BPR atau BPRS, pengalihan piutang, penjaminan oleh bank umum, pemanfaatan tanda tangan elektronik, ketentuan penyelenggaraan KUPVA, dan produk perbankan syariah.
BSI Ekspansi ke Arab Saudi
PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) mendapatkan izin untuk membuka cabang di Arab Saudi, menandai ekspansi internasional pertama perseroan.
Keputusan ini disahkan oleh Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman Abdulaziz Al Saud, dalam sidang kabinet yang digelar di Jeddah.
Bank Jakarta Siap IPO
PT Bank Pembangunan DKI Jakarta (Bank DKI), yang kini bernama Bank Jakarta, telah mengantongi restu untuk menggelar IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Gubernur DKI Jakarta menargetkan Bank Jakarta dapat melantai di bursa dalam satu tahun ke depan.
Aksi Korporasi dan Pencarian Investor
Sejumlah bank seperti Bank Muamalat, Bank Panin, dan JTrust, dikabarkan tengah mencari investor baru.
OJK menyatakan dukungan terhadap segala upaya penguatan permodalan perbankan, termasuk masuknya investor strategis baru.
Hanwha Life Jadi Pengendali Bank Nobu
Hanwha Life Insurance Co., Ltd., perusahaan asuransi jiwa asal Korea Selatan, resmi menjadi pemegang saham pengendali PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) atau Bank Nobu.
Pengambilalihan ini dilakukan melalui pembelian 2,99 miliar saham, atau sekitar 40% dari modal ditempatkan dan disetor Bank Nobu.
Akuisisi BPR di Kepulauan Riau
PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kencana Graha di Kepulauan Riau (Kepri) akan diambil alih oleh investor baru untuk mendukung perekonomian daerah.
Pengumuman hasil pengambilalihan dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2025.
Dukungan Likuiditas Pemerintah
Menteri Keuangan (Menkeu) sejak September 2025 menempatkan kas pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia (BI) ke bank umum.
Pemerintah telah menginjeksi dana senilai Rp276 triliun kepada Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, BSI, dan Bank Jakarta.
Penghapusan Kategori KBMI 1
OJK berencana menghapus kategori KBMI 1 untuk mendorong konsolidasi perbankan melalui merger maupun akuisisi.
Langkah ini bertujuan untuk menciptakan bank-bank yang lebih besar dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
KBank Tambah Kepemilikan Saham di Bank Maspion
Kasikornbank (KBank) meningkatkan kepemilikan sahamnya di PT Bank Maspion Indonesia Tbk. (BMAS) menjadi 89,48%.
KBank menilai Indonesia sebagai pasar strategis di kawasan ASEAN dengan potensi ekonomi yang besar.
Superbank Resmi Melantai di Bursa
PT Super Bank Indonesia Tbk. (SUPA) resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 17 Desember 2025.
Bank digital yang didukung ekosistem Grab, Emtek, Singtel, KakaoBank dan GXS ini berhasil menghimpun dana Rp2,79 triliun dari IPO.
Konsolidasi BPR/BPRS
OJK tengah memproses penggabungan 226 BPR dan BPRS menjadi 79 entitas.
Langkah ini merupakan kelanjutan dari program konsolidasi yang telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir.
Bank Syariah Nasional (BSN) Resmi Beroperasi
PT Bank Syariah Nasional (BSN) resmi beroperasi pasca *spin-off* dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).
Peresmian operasional ini menandai implementasi strategi bisnis yang lebih ekspansif untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan.
