Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan kebijakan tegas melarang penanaman kelapa sawit baru di seluruh wilayah Jawa Barat. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 187/PM.05.02.01/PEREK yang ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat, dan efektif sejak 29 Desember 2025.
Selain larangan penanaman baru, Dedi Mulyadi juga menginstruksikan penggantian tanaman secara bertahap untuk lahan yang sudah terlanjur ditanami kelapa sawit.
Alasan utama pelarangan ini adalah karakteristik geografis Jawa Barat yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan lahan dan air yang besar untuk perkebunan kelapa sawit. Menurut Dedi, hal ini berpotensi memicu krisis air dan kerusakan lingkungan.
“Jawa Barat itu kecil, wilayahnya sempit. Sawit butuh lahan luas, enggak cocok,” tegas Dedi dalam keterangannya di Bandung, Rabu (31/12/2025). Ia menekankan bahwa Jawa Barat lebih cocok untuk tanaman seperti teh, karet, kina, dan kopi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menekankan bahwa pelarangan ini berlaku untuk semua lahan, baik milik masyarakat maupun badan usaha. Tujuannya adalah mengembalikan fungsi lahan Jawa Barat sebagai daerah konservasi air dengan tanaman keras yang lebih ramah lingkungan.
Sebelum kebijakan ini diumumkan, Dedi mengaku telah melakukan upaya pencegahan penanaman sawit secara diam-diam.
“Enam bulan yang lalu ada yang mau menanam sawit di lereng kuning Ciremai… Saya menghentikannya melalui bupati,” ungkapnya.
Menanggapi polemik perkebunan sawit di Cirebon, Dedi mengakui adanya keterlambatan penanganan karena kurangnya informasi dari tingkat desa ke provinsi.
“Kalau yang di Cirebon ini saya enggak ada yang lapor. Kepala desa kalau lapor kan bisa diselesaikan,” jelasnya.
