Jakarta – Kabar baik datang dari Ibu Kota. Pendapatan per kapita DKI Jakarta pada tahun 2024 melesat hingga US$21.706 atau setara dengan Rp343,97 juta per tahun (dengan asumsi kurs Rp15.847 per dolar AS).
Angka ini jauh melampaui pendapatan per kapita sejumlah negara di Asia Tenggara dan negara berkembang lainnya.
Data menunjukkan, pendapatan per kapita Jakarta jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia dan China yang masih berada di kisaran US$13 ribu. Thailand dan Vietnam bahkan memiliki angka yang lebih rendah lagi.
Menurut data dari International Monetary Fund (IMF) dan World Bank, pendapatan per kapita Malaysia pada 2025 diproyeksikan sekitar US$13.900, sementara China sekitar US$13.800.
Thailand diperkirakan mencapai US$7.800, dan Vietnam antara US$4.700 hingga US$4.800 per tahun.
Pendapatan per kapita Jakarta juga tercatat lebih tinggi dari Rusia (US$17.446), Filipina (US$4.300), dan India (US$2.800).
Namun, jika dibandingkan dengan negara maju di kawasan, seperti Singapura, pendapatan per kapita Jakarta masih jauh tertinggal.
IMF memperkirakan pendapatan per kapita Singapura akan menembus US$93 ribu per tahun, menjadikannya salah satu yang tertinggi di dunia.
Perbandingan ini menyoroti kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia.
rata-rata pendapatan per kapita Indonesia secara nasional masih berada di kisaran US$5.000, jauh di bawah Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, menilai tingginya pendapatan per kapita Jakarta belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan seluruh warga.
“Apakah ini mencerminkan kesejahteraan? Sebagian saja, tidak untuk semua. Pendapatan per kapita adalah rata-rata, bukan pendapatan tipikal,” ujarnya.
Ronny menambahkan, kondisi ini justru menjadi indikasi ketimpangan yang masih lebar di Jakarta.
“Di Jakarta, distribusi pendapatan sangat timpang. Segelintir kelompok berpenghasilan sangat tinggi, mulai dari konglomerat, eksekutif, profesional nasional dan global, pemilik aset besar, dan lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, jutaan pekerja informal, buruh jasa, dan kelas menengah bawah hidup dengan pendapatan yang jauh di bawah angka tersebut.
Selain ketimpangan, tingginya biaya hidup juga menjadi faktor penting.
Pendapatan nominal yang besar tidak selalu berbanding lurus dengan daya beli.
“Dengan biaya perumahan, transportasi, dan kebutuhan dasar yang tinggi, daya beli masyarakat Jakarta tidak otomatis lebih baik dibandingkan wilayah lain dengan pendapatan lebih rendah,” pungkasnya.
