Lubuk Sikaping – Pemerintah Kabupaten Pasaman memprioritaskan normalisasi sungai dan perbaikan infrastruktur jalan sebagai langkah utama pemulihan pascabencana.
Hal ini disampaikan Bupati Pasaman, Welly Suhery, dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dipimpin Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, Senin (5/1/2026).
Welly memaparkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Pasaman.
Fokus utama adalah penanganan sungai yang terdampak bencana, mengalami pendangkalan, dan kerusakan.
“sungai di Pasaman yang terdampak bencana harus dinormalisasi,seperti di Kecamatan Panti hingga Kecamatan Rao,” kata Welly.
Selain sungai,pemulihan infrastruktur transportasi juga menjadi perhatian utama.
Welly menyoroti kerusakan parah pada Jalan Kumpulan-Padangsawah akibat pengalihan lalu lintas dari akses Silaiang yang rusak.
Jembatan gantung di Nagari Ganggo Mudiak Bonjol juga hanyut akibat banjir.
“Akses di Silaiang rusak akibat bencana, sehingga lalu lintas dialihkan ke jalur Padang Sawah-Kumpulan. Beban jalan yang meningkat memperparah kerusakan,” jelas Welly.
Welly menambahkan, tidak ada pembangunan hunian sementara (huntara) atau hunian tetap (huntap) di Pasaman. rehabilitasi rumah yang rusak dilakukan secara berkala.
Gubernur Mahyeldi Ansharullah menekankan pentingnya mempercepat penanganan infrastruktur dasar dan air bersih.
“Yang paling dirasakan masyarakat hari ini adalah infrastruktur dan air bersih. Ini yang harus kita percepat penanganannya,” ujar Mahyeldi.
Ia meminta pengerukan sungai segera dilakukan untuk pengendalian risiko bencana.Ketersediaan dan distribusi air minum juga menjadi perhatian utama.”Air bersih ini kebutuhan mendesak. Karena itu, penanganannya harus jelas, cepat, dan terkoordinasi,” tegasnya.
Gubernur meminta balai dan satuan kerja teknis menyampaikan rencana dan jadwal penanganan infrastruktur dan air bersih secara terbuka.
FGD ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera barat, bupati/wali kota, Forkopimda kabupaten/kota, serta perwakilan instansi dan kementerian terkait.
