Padang – Finalisasi Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Hidrometeorologi Sumatera Barat dinilai menjadi fondasi utama percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana.
Penegasan ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi R3P yang digelar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Kamis (8/1/2026), dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan lintas tingkat pemerintahan.
Rapat koordinasi tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Utama BNPB, Rustian, dan dihadiri Gubernur Sumbar yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, unsur Forkopimda, serta para bupati dan wali kota dari daerah terdampak bencana hidrometeorologi.
Dalam arahannya, Rustian menekankan bahwa dokumen R3P memiliki peran strategis sebagai dasar perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana, terintegrasi, dan akuntabel. Menurutnya, validitas data menjadi kunci agar seluruh tahapan pemulihan dapat berjalan tepat sasaran.
Ia menyampaikan bahwa data yang akurat akan menentukan efektivitas penyaluran bantuan, relokasi warga terdampak, hingga perbaikan infrastruktur publik.
Berdasarkan dokumen R3P yang telah difinalisasi, BNPB menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menjelaskan bahwa penyusunan R3P mengusung semangat “Sumbar Bangkit Menuju Ketangguhan Bencana”.
Dokumen ini dirancang dengan pendekatan Build Back Better, Safer, and Sustainable, sebagai instrumen strategis untuk menyatukan langkah pemulihan dari tingkat pusat hingga daerah.
Arry menyebutkan, melalui finalisasi R3P, pemerintah optimistis proses pemulihan pascabencana dapat berlangsung lebih cepat, terarah, dan terukur.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama bukan hanya memulihkan kondisi pascabencana, tetapi juga membangun ketangguhan wilayah Sumatera Barat agar lebih siap menghadapi risiko bencana di masa depan.
Rakor ini juga dihadiri Wali Kota Padang, Fadly Amran, dan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, yang sebelumnya memaparkan data dampak bencana di Kota Padang.
Bencana banjir dan longsor akhir November 2025 berdampak pada puluhan ribu warga dan menyebabkan kerusakan luas pada permukiman serta infrastruktur strategis.
Sebagai bentuk kesepahaman bersama, Wakil Wali Kota Padang turut menandatangani komitmen “Sumbar Bangkit” bersama 12 bupati dan wali kota daerah terdampak.
Penandatanganan ini menjadi simbol penguatan kolaborasi lintas daerah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Sumatera Barat.
