Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menitipkan harapan kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih, Thomas Djiwandono. Ia berharap Thomas dapat mempertimbangkan kepentingan fiskal dalam setiap kebijakan moneter yang diambil.
Harapan ini disampaikan Purbaya usai memimpin sidang Satgas P2SP di kantor Kementerian Keuangan,Senin (26/1).
“harapannya, dia bisa memberikan masukan yang lebih kuat ke kebijakan moneter yang juga memasukkan concern fiskal,” ujar Purbaya.
Purbaya menegaskan, masukan tersebut bukan berarti kebijakan fiskal akan mendominasi moneter. Ia meyakini peran Thomas di BI akan tetap independen dan justru memperkaya diskusi kebijakan.”Setelah di sana, ya dia di sana. Saya tidak bisa mengendalikan dia. Tapi dengan pemikiran yang lebih luas,dia bisa memberikan warna berbeda dalam diskusi kebijakan moneter,” imbuhnya.
Sebelumnya, Komisi XI DPR RI telah menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI, menggantikan Juda agung.
“Dalam rapat internal di Komisi 11, diputuskan Bapak Thomas AM Djiwandono menjadi Deputi Gubernur bank Indonesia, pengganti bapak juda Agung,” kata Ketua Komisi XI Misbakhun.
Persetujuan ini diberikan setelah Thomas dinyatakan lolos uji kepatutan dan kelayakan.Nama Thomas selanjutnya akan dibawa ke sidang Paripurna DPR untuk disahkan.
Misbakhun mengungkapkan, kemampuan Thomas dalam menjelaskan sinergi kebijakan fiskal dan moneter menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pemilihan.
Status Thomas sebagai keponakan Presiden Prabowo Subianto, menurut Misbakhun, dikesampingkan karena profesionalismenya.
Dalam uji kelayakan, Thomas mengusulkan sinergi fiskal-moneter yang fokus pada penguatan likuiditas dan suku bunga.
Thomas menilai fundamental ekonomi Indonesia saat ini solid, didukung oleh inflasi yang terkendali, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan ketahanan sektor keuangan.
“Saat ini hal yang saya ingin cetuskan adalah sinergi fiskal moneter khususnya di level likuiditas dan suku bunga,” kata thomas.
Jika resmi menjabat, Thomas akan mengusung strategi GERAK untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga independensi BI.
