Sambas – Ancaman abrasi di Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Staf Khusus Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, meninjau langsung lokasi terdampak pada Rabu-Kamis (9-10/7/2025) untuk mempercepat solusi penanganan.
Didampingi Camat Paloh, Budi Susanto, Herzaky melihat dari dekat dampak abrasi yang mengancam lahan pertanian, jalan utama, dan berpotensi mengganggu swasembada pangan di Kalimantan Barat. Lokasi tersebut dapat dicapai melalui perjalanan darat selama tujuh jam dari Kota Pontianak.
Kepala desa Matang Danau, halipi, mengungkapkan bahwa abrasi mengikis 5-8 meter pantai setiap tahunnya. “Kondisi di sini sudah sangat darurat. Abrasi menggerus 5 hingga 8 meter pantai setiap tahunnya, dan itu mengancam jalan poros utama yang menghubungkan beberapa desa dan kecamatan. Bahkan dulu ada lapangan bola, sekarang sudah habis tergerus laut,” katanya saat menyampaikan kondisi terkini kepada herzaky, Jumat (11/7/2025).
Herzaky menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kelanjutan pembangunan pengaman pantai di desa Matang Danau. Menurutnya, pembangunan yang telah dilakukan terbukti memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Saat ini, masih ada sekitar 400-450 meter garis pantai yang belum tertangani dan belum masuk dalam perencanaan tahun berjalan. Herzaky menjelaskan bahwa pemerintah akan berupaya mempercepat penanganan tersebut mengingat urgensi dan dampaknya yang luas.
“Ini bukan hanya soal infrastruktur,melainkan soal keselamatan warga. Menko Infrastruktur AHY seringkali menyampaikan, manfaat pembangunan infrastruktur harus dirasakan oleh semua. Desa ini, di ujung Kalimantan Barat, dekat perbatasan dengan negara lain, merupakan beranda, wajah negeri kita.Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, pembangunan wilayah perbatasan harus menjadi prioritas. Beliau juga menegaskan, sesuai dengan Asta Cita, pembangunan itu harus kita mulai dari desa. Kami juga sudah komunikasi dengan Pak Menteri PU, Pak Dody Hanggodo. beliau punya komitmen penuh dalam mewujudkan infrastruktur yang berperan penting dalam swasembada pangan,” imbuh Herzaky.
Kepala satker BWS Kalimantan I, Rusly Effendi Hartono, menjelaskan bahwa pembangunan pengaman pantai di wilayah Kabupaten Sambas sudah dilakukan bertahap sejak tahun 2020, dengan total panjang mendekati lima kilometer, termasuk di matang Danau, Kalimantan, dan Tangaran. “Struktur yang kami gunakan berukuran besar, 80x80x80 cm, dengan berat satu ton per unit. Pengerjaan dilakukan langsung di lokasi (onsite), sehingga juga bisa menyerap tenaga kerja lokal,” jelas Rusly.
balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I telah membangun pengaman pantai sepanjang 275 meter pada tahun 2023, melanjutkan segmen awal yang dibangun pada tahun 2021. Namun, sebagian besar garis pantai di Matang Danau masih sangat rawan.
pembangunan pengaman pantai telah menyelamatkan beberapa lahan pertanian dan menarik minat wisata karena panorama pesisirnya. Halipi menambahkan, “kalau pengaman pantai dilanjutkan, bukan hanya sawah yang aman, melainkan kawasan ini bisa dikembangkan sebagai objek wisata.”
Halipi juga menyampaikan kekhawatiran bahwa jika pembangunan tidak dilanjutkan tahun ini, jalan poros dan rumah warga berisiko terputus dan hanyut ke laut. “Kami berharap, dengan kedatangan bapak Staf Khusus dari Kementerian koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, keinginan masyarakat matang Danau ini dapat diakomodir. Sebab,pembangunan pengaman abrasi pantai ini tidak hanya bermanfaat dalam mengurangi kerusakan akibat abrasi,tetapi juga berpotensi menumbuhkan ekonomi kreatif dan UMKM lokal yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat,” ucapnya.
Camat Paloh, Budi Susanto, menegaskan pentingnya pembangunan lanjutan untuk melindungi masyarakat dan menyambung konektivitas antarwilayah. Budi mengungkapkan, “Pembangunan pengaman pantai menyentuh tiga hal sekaligus, melindungi lingkungan, mendukung pariwisata, dan memperkuat ekonomi masyarakat. Ini harus jadi prioritas bersama.”
Peninjauan lapangan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Seksi Pelaksanaan BWS Kalimantan I Adib,unsur legislatif seperti Anggota DPRD Provinsi Kalbar M. Isa dan Anggota DPRD Kabupaten Sambas Sur’in, serta sejumlah tokoh masyarakat.
