Jakarta – Pilkada langsung dinilai menjadi arena kompetisi modal yang memicu praktik politik transaksional. Hal ini disampaikan Guru Besar Ilmu Pemerintahan STIK, Prof. Albertus wahyurudhanto.
Menurutnya, kondisi ini merusak kualitas demokrasi di daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Simposium Nasional SMSI bertema “Pilkada dalam Bingkai Demokrasi Pancasila” di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Prof. albertus, yang juga pernah menjadi komisioner Kompolnas, menekankan bahwa perdebatan Pilkada jangan hanya terpaku pada pemilihan langsung atau tidak langsung.
“Pilkada langsung hari ini cenderung menjadi arena kompetisi modal,” tegasnya.
Ia menambahkan, kandidat dengan sumber daya finansial besar lebih berpeluang menang.Sementara, kapasitas, integritas, dan rekam jejak sering terpinggirkan.
Tingginya biaya politik, lanjutnya, memicu praktik politik uang sejak penjaringan partai hingga pemerintahan.Kondisi ini berpotensi melahirkan kebijakan yang tidak berorientasi pada kepentingan publik.
Terkait wacana Pilkada melalui DPRD, Prof. Albertus menilai hal itu dapat menekan biaya politik jika ada pengawasan ketat dan transparan.
“Jika Pilkada dilakukan melalui DPRD, risiko politik uang memang tidak hilang, tetapi bisa lebih terkendali,” jelasnya.
Ia juga menyinggung pengalaman Pilkada melalui DPRD di masa lalu, yang dinilai memiliki pelajaran penting terkait efisiensi pemerintahan.
Prof. Albertus menekankan, jika Pilkada melalui DPRD dipertimbangkan, harus dibarengi reformasi menyeluruh, termasuk seleksi berbasis meritokrasi dan akuntabilitas DPRD.
Simposium SMSI ini menjadi forum diskusi antara akademisi, media, dan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi sistem Pilkada.
