Jakarta – Dewan Energi Nasional (DEN) mengusulkan revisi terhadap garis kemiskinan nasional, sebuah isu yang mendapat perhatian dari anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati. Usulan ini dianggap krusial untuk memastikan ketepatan sasaran kebijakan pemerintah.
Dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Byarwati menekankan bahwa revisi garis kemiskinan nasional dapat menjadi momentum penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk melakukan perubahan.”Revisi garis kemiskinan nasional ini dapat menjadi momentum penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk melakukan perubahan,” ujarnya.
Byarwati menyoroti adanya disparitas yang mencolok antara data kemiskinan yang dipublikasikan oleh Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data Bank Dunia menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 194,6 juta jiwa pada Juni 2025,sementara BPS mencatat angka 24,06 juta jiwa atau 8,57 persen pada September 2024.Menurut Byarwati, Bank Dunia telah menetapkan tiga kategori garis kemiskinan baru, yaitu kemiskinan ekstrem sebesar 3 dolar AS PPP per hari per orang (setara Rp 546 ribu per bulan), lower-middle income contry sebesar 4,2 dolar AS PPP per hari per orang (setara Rp 765 ribu per bulan), dan upper-middle income country sebesar 8,3 dolar AS PPP per hari per orang (setara Rp 1,5 juta per bulan). Byarwati menambahkan, Indonesia yang masuk kategori negara berpenghasilan menengah ke atas, memiliki PDB per kapita sebesar Rp 78,62 juta atau sekitar 4.960,3 dolar AS.”Jika menggunakan garis kemiskinan Bank Dunia untuk kategori negara berpenghasilan menengah ke atas, maka persentase penduduk miskin di Indonesia akan mengalami lonjakan signifikan,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Byarwati menyarankan agar Indonesia setidaknya mengadopsi standar garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah bawah sebesar 4,2 dolar AS PPP per orang per bulan atau sekitar Rp 765 ribu per orang per bulan. Menurutnya, dengan standar ini, tingkat kemiskinan di Indonesia akan mencapai sekitar 20 persen dari total populasi, berbeda dengan angka delapan persen yang dirilis oleh BPS.
