Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI,Rahmat Saleh,mengapresiasi keputusan pemerintah pusat yang tidak memangkas Transfer ke daerah (TKD) Sumatera Barat pada tahun 2026.
Menurutnya, keputusan ini realistis mengingat kondisi pascabencana yang melanda wilayah tersebut.
Rahmat Saleh menilai kebijakan ini akan memberikan ruang bagi daerah untuk tetap bergerak, meski belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pemulihan.
“TKD itu menjaga daerah tetap bernapas, tapi untuk membangun kembali, negara harus turun tangan penuh,” ujar Rahmat, Sabtu (20/12/2025).
Ia menekankan bahwa kerusakan infrastruktur akibat bencana tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan fiskal biasa.
Rahmat mendorong agar TKD, termasuk APBD, difokuskan pada pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
Prioritasnya adalah sektor pertanian,UMKM,hingga penguatan daya beli warga.
Pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas publik strategis dinilai lebih tepat dibiayai langsung oleh pemerintah pusat.
“Kebutuhan anggaran meningkat tajam, sementara kemampuan keuangan daerah tidak bertambah. Jika tidak ada intervensi kuat dari pusat, pemulihan berisiko berjalan lambat,” katanya.
Rahmat mengingatkan bahwa Sumatera Barat merupakan wilayah rawan bencana.
Oleh karena itu, pemulihan tidak cukup hanya mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi juga harus memperkuat ketahanan infrastruktur.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menyebut keputusan tidak memangkas TKD sebagai penopang penting agar daerah tetap mampu menjalankan pelayanan publik.
Pemerintah pusat, melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, juga menegaskan adanya relaksasi fiskal bagi daerah terdampak bencana pada tahun 2026.
