Jakarta – Dewan Pakar Asosiasi Peritel Indonesia (Asprindo) menyoroti dampak pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di Indonesia. ketua dewan Pakar Asprindo, Didin Damanhuri, menilai bahwa ketimpangan ekonomi semakin memburuk karena pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir pihak.
Didin Damanhuri menyampaikan, perekonomian Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja, seiring dengan tekanan ekonomi global yang dipicu oleh berbagai faktor, termasuk geopolitik dan kebijakan tarif yang diterapkan oleh Donald Trump. Hal itu disampaikan Didin pada Minggu (3/8/2025). Didin menuturkan, banyak negara yang dulunya setara dengan Indonesia, seperti Korea Selatan, malaysia, dan Thailand, kini telah jauh meninggalkan Indonesia dalam hal pembangunan ekonomi. “Korea selatan saat ini PDB per kapitanya sudah Rp 30 ribu, Malaysia sudah Rp 14 ribu, dan Thailand sudah Rp 8 ribu. Sementara Indonesia masih Rp 5 ribu,” ujarnya.
Menurutnya, meskipun PDB per kapita bukan satu-satunya ukuran kesejahteraan, namun tetap menjadi indikator penting kemajuan suatu bangsa.
didin menambahkan, ketertinggalan Indonesia juga terlihat dari kesejahteraan masyarakat kelas bawah. “Tiga negara itu dulu sama, tapi saat ini kondisinya di atas kita. Bisa diukur dari gini Ratio atau index oligarki Jeffrey Winters. Saat dirilis tahun 2014, index oligarki indonesia adalah nomor dua terburuk. Bisa saja saat ini Indonesia adalah yang terburuk,” katanya. Sebagai informasi tambahan,dalam buku “Oligarchy” (2011),Jeffrey Winters menggambarkan stratifikasi kekayaan di Indonesia yang sangat besar.Pada tahun 2024, jarak kekayaan antara 40 orang terkaya di Indonesia dengan GDP rata-rata penduduk indonesia mencapai 1.056.000 kali lipat.
Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan Amerika Serikat yang perbandingannya hanya 20.000 kali lipat. Disparitas yang besar ini, menurut Winters, bertemu dengan realitas politik bahwa kekayaan adalah sumber daya kekuasaan yang sangat kuat dan fleksibel, sehingga konsentrasi kekayaan mengakibatkan konsentrasi kekuasaan.
“Jadi sudah lah tertinggal, ketimpangannya pun terburuk,” tegas Didin.
Lebih lanjut, Didin mempertanyakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi rata-rata Indonesia sebesar 5 persen pasca reformasi. “Kenyataannya, dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi itu, hanya banyak dimanfaatkan oleh sekelompok kecil orang, yang kita sebut oligarki itu. bahkan Credit Suisse pada tahun 2003 mengeluarkan data, kekayaan 4 orang paling kaya Indonesia setara dengan 100 juta orang Indonesia. Mungkin sekarang lebih parah lagi,” ungkapnya.
Didin menjelaskan, gambaran PDB per kapita menunjukkan bahwa Indonesia telah tertinggal. Indikasi lainnya adalah penurunan daya beli kelompok masyarakat kelas bawah. Sebagai contoh, nilai tukar petani, pekebun, peternak, dan nelayan yang berada di bawah 100.
“Gini Ratio kita yang 0,4, mencerminkan ketimpangan yang buruk. Dan tiga tahun belakangan ini, 10 juta kelas menengah kita menurun ke kelas nyaris miskin. Indikator World Bank juga menunjukkan hal itu. Ya memang tidak selamanya pernyataan World Bank itu benar. Tapi yang perlu kita cermati adalah pengeluaran 2 dolar per hari itu, tidak seperti yang BPS nyatakan hanya sekitar 9 persen, ternyata menyentuh hampir 40 persen. Kalau kita menggunakan varietas daya beli, maka 3/4 penduduk Indonesia masuk ke bawah garis kemiskinan,” paparnya.
Didin mencontohkan, kondisi ini dapat dilihat dari banyaknya pasar tradisional di daerah yang sepi. Ia membandingkan dengan era Soeharto, di mana masyarakat bawah terjamin kebutuhan sembilan bahan pokoknya dengan harga yang terjangkau berkat strategi swasembada pangan yang diterapkan sejak 1984 hingga akhir masa jabatannya. “sementara paska reformasi, hanya satu atau dua tahun saja, kalau tidak salah pada masa Mentan Anton Apriantono. Dan setelah itu tidak pernah lagi. Terlepas dari tindakan represif hingga pseudo demokrasi, kenyataannya saat Soeharto perekonomian kita yang terbaik sepanjang sejarah. Akses pada perekonomian, industrialisasi berjalan, dan mengalami peningkatan yang bisa dilihat pada pertumbuhan ekonomi yang pernah menyentuh 7,5 hingga 8 persen,” pungkas Didin.
