Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengalokasikan anggaran Rp3,1 miliar untuk menyewa kantor sementara di Aceh.
Langkah ini diambil setelah empat kantor pertanahan (kantah) di Aceh terdampak banjir dan tanah longsor.
tujuannya, memastikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat tetap berjalan.
Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan, kantor yang paling parah terdampak adalah di Kabupaten Aceh Tamiang.
Pelayanan terpaksa dipindahkan ke Kota langsa.
“Kantor pertanahan yang mendapatkan dampak terbesar akibat bencana banjir dan tanah longsor yaitu kantor Kabupaten Aceh Tamiang sampai pelayanannya kita pindah ke kota lainnya,yaitu ke kota langsa,” ujar AHY dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI,Senin (19/1).
Selain Aceh Tamiang, tiga kantor pertanahan lain yang terisolasi adalah Kantah Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues.
Bencana menyebabkan kerusakan pada gedung, sarana perkantoran, hingga dokumen pertanahan.
Data Kementerian ATR/BPN menunjukkan, kerusakan di Kantah Aceh Tamiang meliputi gedung dan bangunan, seluruh sarana perkantoran, serta ribuan dokumen.
Rinciannya, 22.441 buku tanah (sekitar 30%), 22.880 surat ukur (sekitar 30%), dan 138.989 warkah rusak akibat terendam banjir dan lumpur.
Anggaran Rp3,1 miliar tersebut akan digunakan untuk menyiapkan sarana evakuasi dan pelayanan sementara.
ini termasuk penyewaan kantor dan ruko, pengadaan peralatan, serta penyelamatan arsip pertanahan.
“Untuk mengatasi masalah tersebut kami telah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp3,1 miliar untuk kepentingan sarana evakuasi dan pelayanan sementara,” kata AHY.
Kementerian ATR/BPN juga mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp2,4 miliar dalam rencana revisi anggaran 2026.
Dana ini akan digunakan untuk sewa ruko dan kantor, pengadaan kantor layanan, serta restorasi arsip bersama Arsip Nasional republik Indonesia (ANRI).
Restorasi arsip mencakup pemulihan 75.362 buku tanah, 76.777 surat ukur,dan 138.989 warkah.
Anggaran juga dialokasikan untuk pengadaan genset, perangkat internet, komputer, dan meubelair.
“Evakuasi sementara dilakukan untuk mengamankan dokumen dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” pungkas AHY.
