Jakarta – Pemerintah mempercepat implementasi program Biodiesel B50 sebagai langkah strategis menuju kemandirian energi nasional.
Menteri Energi dan sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan hal ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Tujuannya jelas: menekan impor solar dan memperkuat ketahanan energi berbasis produksi dalam negeri.
Bahlil menjelaskan,percepatan B50 kini memasuki tahap akhir uji coba.
“Insya Allah di semester kedua bisa kita implementasikan,” ujarnya di Kompleks Istana kepresidenan,Jakarta,jumat (24/10/2025).
Jika B50 berjalan lancar, impor BBM khususnya solar tidak akan diperlukan lagi. produksi dalam negeri diklaim sudah mencukupi.
Langkah ini bukan hanya soal efisiensi energi, tetapi juga strategi besar untuk memperkuat kemandirian industri biofuel.
Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi defisit neraca perdagangan akibat impor BBM.
Keberhasilan B50 diperkirakan dapat menghemat miliaran dolar devisa serta menciptakan nilai tambah bagi sektor hilir minyak nabati.
“Kita tidak boleh bergantung terus pada impor. Ini soal martabat bangsa,” tegas Bahlil.
Program B50 juga membuka peluang lebih besar bagi petani sawit dan pelaku industri energi terbarukan.
Mereka dapat terlibat dalam rantai pasok nasional.
Selain mendukung target emisi net-zero 2060, inisiatif ini menegaskan arah kebijakan pemerintah.
kebijakan ini bertujuan untuk menyeimbangkan transisi energi dengan pembangunan ekonomi rakyat.
Pemerintah menargetkan produksi biodiesel nasional meningkat signifikan pada 2026.
Hal ini seiring dengan penguatan kapasitas kilang domestik dan masuknya investasi baru di sektor energi bersih.
Implementasi B50 menjadi langkah konkret untuk memperluas pemanfaatan energi terbarukan.
Kebijakan ini diharapkan memberikan dampak ganda: menurunkan tekanan terhadap neraca perdagangan energi dan mendorong nilai tambah industri sawit nasional.
Pemerintah juga menargetkan seluruh desa di Tanah Air sudah dialiri listrik pada 2030.
Bahlil menyatakan pemerintah membangun jaringan listrik di lebih dari 1.100 desa selama satu tahun kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.
