Jakarta – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian keuangan (Kemenkeu) tengah berbenah besar-besaran. Langkah ini diambil menyusul ancaman pembekuan dari menteri Keuangan jika kinerja tidak membaik.
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto, menjelaskan pembenahan ini mencakup berbagai aspek.
Penguatan kultur organisasi, peningkatan kinerja dan pelayanan, serta penguatan fungsi pengawasan menjadi fokus utama.Pengawasan akan diperketat di pelabuhan dan bandara.
“Menindaklanjuti arahan presiden dan menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pembenahan secara menyeluruh,” ujar Nirwala, Selasa (30/12).
DJBC juga berupaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Masukan dari publik akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.
Dari sisi pengawasan, DJBC meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi. Penguatan sistem pengawasan di kawasan pelabuhan menjadi prioritas.
“Salah satu fokusnya adalah pencegahan praktik under invoicing melalui pengembangan sistem yang terintegrasi dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI,” kata Nirwala.
Penindakan yang dilakukan bea Cukai selama ini, kata Nirwala, diarahkan secara terukur dan konsisten. Tujuannya adalah mengamankan penerimaan negara dan menciptakan iklim usaha yang sehat.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan sarana dan prasarana pendukung pengawasan juga terus dilakukan dalam setahun terakhir.
“Ke depan, pada tahun 2026, Bea cukai melanjutkan agenda perbaikan ini secara konsisten melalui penguatan sistem berbasis teknologi, peningkatan kompetensi pegawai, serta optimalisasi pengawasan dan pelayanan, sebagai bagian dari komitmen reformasi berkelanjutan di lingkungan Bea Cukai,” tuturnya.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya mengancam akan membekukan DJBC. Ia menilai citra direktorat tersebut buruk di berbagai kalangan, termasuk di mata Presiden Prabowo Subianto.
Purbaya bahkan tak segan mengganti fungsi dan tugas bea Cukai dengan Suisse Generale Surveillance (SGS). Jika hal ini terjadi,sekitar 16 ribu pegawai DJBC Kementerian Keuangan terancam dirumahkan.
