Bogor – Pemerintah Kabupaten Bogor menggandeng Bank Jabar Banten (BJB) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk menyelenggarakan sosialisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi pekerja di Jawa Barat.
Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor, Nana Mulyana, pada Jumat (4/7/2025) menyatakan dukungan Pemkab Bogor terhadap program Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Perumahan Rakyat untuk membangun 3 juta rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Pemkab Bogor bersama BJB dan BP Tapera mendukung program Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Perumahan Rakyat yaitu membangun 3 juta rumah layak huni untuk MBR, dimana unit rumahnya terbanyak ada di Kabupaten Bogor,” ujarnya.
Nana Mulyana menambahkan, saat ini adalah kesempatan emas bagi para pekerja dan buruh berpenghasilan di bawah Rp 14 juta per bulan untuk memiliki rumah dengan harga terjangkau. Ia menjelaskan, “Selain dapat harga beli rumah yang murah yaitu Rp 185 juta, para pekerja maupun buruh juga mendapatkan kemudahan, seperti pembayaran uang muka atau down payment yang sangat murah, yaitu Rp 1.850.000,-.”
Mantan Camat Kemang itu menjelaskan,dalam sosialisasi tersebut,pihaknya mengundang 50 HRD dari berbagai perusahaan swasta. Nana Mulyana mengatakan, materi sosialisasi akan disebarkan di asosiasi Pengusaha indonesia (Apindo) karena tidak semua perusahaan hadir pada hari itu. “Materi sosialisasi dan edukasi ini, selanjutnya akan kami sebarkan di asosiasi Pengusaha indonesia (Apindo) karena tidak semua perusahaan yang hadir pada hari ini,” jelasnya.
Kepala Sub Divisi Pemasaran BP Tapera, Ikhsan Damalik, menjelaskan bahwa pihaknya akan bekerja secara masif untuk mensosialisasikan dan mengedukasi pekerja terkait FLPP maupun Rumah Bersubsidi. Ikhsan Damalik menjelaskan pada Jumat (4/7/2025), “Dengan adanya FLPP, maka pekerja maupun buruh semakin dimudahkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat untuk membeli Rumah Bersubsidi.”
Ikhsan damalik menambahkan, secara keseluruhan, sudah ada 700.000 unit Rumah Bersubsidi dan 122.000 unit yang sudah terjadi akad jual beli dengan menggunakan sistem FLPP. “Di Kabupaten Bogor,jumlah unit Rumah bersubsidi setidaknya di angka 30.000 hingga 40.000 unit, dimana lokasinya ada di wilayah timur, utara, barat, selatan dan lainnya,” tambahnya.
Bank BJB menambahkan, selain uang muka yang murah yaitu 1 persen dari harga beli rumah, pemerintah juga memberikan kemudahan lain berupa bebas premi asuransi dan Pajak PPN.
pembelian Rumah Bersubsidi memberikan banyak kemudahan, dengan persyaratan penghasilan paling banyak Rp 14 juta per bulan, surat keterangan belum pernah memiliki rumah dari kelurahan atau desa, dan dokumen data diri dari pembeli.
