Jakarta – Pemerintah terus mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas belanja barang dan jasa.
Salah satu langkah strategisnya adalah pemanfaatan Lokapasar Mitra LKPP RI. Platform ini terintegrasi dalam ekosistem INAPROC dan difasilitasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), termasuk RSUD, puskesmas, dan satuan pendidikan, memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan. Hal ini menuntut proses pengadaan yang cepat, mudah, dan akuntabel.
Namun, implementasi digitalisasi pengadaan BLUD masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan pemahaman regulasi, adaptasi sistem, dan optimalisasi pemanfaatan lokapasar menjadi kendala utama.
Direktur BLUD dan Barang Milik Daerah Kementerian Dalam Negeri, Yudia Ramli, menekankan pentingnya mekanisme pengadaan yang adaptif bagi BLUD.
“BLUD memiliki karakteristik pengelolaan yang fleksibel, sehingga membutuhkan proses pengadaan yang cepat namun tetap tertib administrasi,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).
Yudia menambahkan, Lokapasar Mitra LKPP RI menjadi instrumen penting untuk memastikan belanja BLUD dilakukan secara transparan, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai upaya percepatan adopsi pengadaan digital, telah diselenggarakan webinar “Sosialisasi Percepatan belanja BLUD melalui Lokapasar Mitra LKPP RI”.
Webinar ini diikuti oleh hampir 1.000 peserta dari berbagai unit kerja BLUD di seluruh Indonesia, serta melibatkan pemangku kepentingan pengadaan dari pemerintah pusat dan daerah.
Kegiatan sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai mekanisme pengadaan melalui Lokapasar Mitra LKPP RI kepada RSUD, Puskesmas, sekolah, dan unit BLUD lainnya.
Selain itu, kegiatan ini juga mendorong implementasi digitalisasi pengadaan barang dan jasa BLUD yang lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel.
Tujuannya, mendukung percepatan realisasi anggaran BLUD, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan.
Materi yang disampaikan dalam webinar meliputi sosialisasi kebijakan dan regulasi pengadaan BLUD, pengenalan ekosistem pengadaan digital lokapasar mitra LKPP RI, alur dan tata cara belanja BLUD melalui lokapasar mitra, serta pemaparan praktik baik dan studi kasus implementasi pengadaan BLUD secara digital.
