Medan – Sumatera Utara akan menghadapi penyesuaian dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp 1,1 triliun pada tahun 2026.
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumut untuk tetap meningkatkan kinerja meski ada penyesuaian anggaran.
“Penyesuaian anggaran bukan berarti tidak bisa kerja. Justru kerjanya dituntut untuk lebih efektif dan efisien,” tegas Bobby usai melantik 177 pejabat administrator dan pengawas, Rabu (8/10).
sebelumnya, 18 gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) telah memprotes pemangkasan TKD ini kepada Menteri Keuangan.
Pertemuan tersebut juga membahas isu dana bagi hasil (DBH) dan sinergi fiskal pusat-daerah.
Bobby juga menekankan pentingnya kekompakan dan kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung visi misi pemerintah.”Harus kompak di internal,jangan ada lagi ego sektoral,” ujarnya.
Pelantikan 177 pejabat ini, menurut Bobby, adalah bagian dari upaya memperkuat tata kelola birokrasi yang efektif.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, pemangkasan TKD dilakukan karena ketidaksesuaian anggaran di daerah. Pemerintah pusat ingin mengoptimalkan penggunaan anggaran agar lebih efektif dan bersih.
Purbaya mengklaim, meski TKD turun, program untuk daerah justru naik signifikan, sehingga secara netto anggaran daerah bertambah.
