Jakarta – Pemerintah berencana meningkatkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan hingga Rp250 triliun pada tahun 2026. Syaratnya, penyerapannya harus optimal.
Kabar baik ini disampaikan langsung oleh CEO Badan Pengelola investasi (BPI) Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani.
“Kalau Rp130 triliun tahun ini terserap, insyaallah akan kita tambah lagi tahun depan,” ujar Rosan dalam acara di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Selasa (16/9).
Saat ini, plafon KUR perumahan mencapai Rp130 triliun dengan subsidi bunga sekitar 5,5 persen hingga 6 persen.
Skema ini disalurkan melalui bank-bank himbara, termasuk BTN, untuk mengatasi backlog perumahan yang mencapai 15 juta unit.
Pemerintah juga menyalurkan tambahan Rp25 triliun khusus untuk BTN, yang akan digunakan dalam pembangunan konstruksi perumahan.
Selain itu, dana Rp200 triliun telah masuk ke bank Himbara, termasuk BTN, untuk memperkuat pembiayaan sektor produktif.
Rosan optimistis dukungan pembiayaan ini akan mempercepat realisasi target pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai informasi, plafon KUR Perumahan 2025 ditetapkan sebesar Rp130 triliun.
Dari jumlah itu, Rp117 triliun dialokasikan untuk sisi suplai (pengembang, kontraktor, dan penyedia bahan bangunan), dan Rp13 triliun untuk sisi permintaan (konsumen akhir).
Pemerintah memberikan subsidi bunga sekitar 5-6 persen dengan tenor maksimal 4-5 tahun.
