Jakarta – Pemerintah terus mematangkan rencana pemberlakuan kebijakan bebas kendaraan kelebihan muatan (zero ODOL) yang ditargetkan efektif pada 1 Januari 2027.
Kajian mendalam terkait dampak kebijakan ini terhadap biaya logistik, inflasi, dan perekonomian nasional tengah dilakukan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan,Badan Pusat Statistik (BPS) ditunjuk untuk melakukan kajian yang ditargetkan rampung pada Desember 2025.
“kajian BPS terkait dampak penerapan kebijakan ODOL terhadap biaya logistik, inflasi, dan perekonomian sedang disusun dan target selesai pada Desember 2025,” ujar AHY dalam rapat koordinasi di Jakarta, Senin (6/10).
Selain itu, pemerintah juga tengah menyelesaikan harmonisasi rancangan peraturan presiden (Perpres) tentang penguatan logistik nasional serta finalisasi rencana aksi nasional penanganan kendaraan ODOL.
AHY menegaskan, isu ODOL menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI. Kebijakan Zero ODOL dinilai tidak bisa ditunda lagi.
Data tahun 2024 mencatat, terdapat 150.906 kasus kecelakaan dengan 26.839 korban meninggal dunia. Sekitar 10,5 persen di antaranya melibatkan angkutan barang.
Menko IPK menyebut lima persoalan utama di sektor ini,yaitu tingginya biaya distribusi,lemahnya pengawasan,benturan kepentingan,rendahnya kesejahteraan pengemudi,serta praktik pungli.
Rencana aksi nasional fokus pada sembilan langkah strategis, termasuk integrasi pendataan angkutan barang berbasis elektronik, pemberian insentif dan disinsentif, pengukuran dampak ekonomi dan inflasi, serta penguatan aspek ketenagakerjaan.
Kebijakan zero ODOL telah direncanakan sejak 2009, namun kerap tertunda karena keberatan dari pelaku usaha dan instansi terkait.
Kendaraan ODOL sering menjadi penyebab kecelakaan, kemacetan, dan kerusakan jalan. Kerugian akibat kerusakan infrastruktur diperkirakan mencapai Rp43,47 triliun per tahun.
