Jakarta – Jawa timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menjadi wilayah dengan jumlah calon penerima bantuan sosial (bansos) pengganti terbanyak untuk periode triwulan IV 2025.
Hal ini diungkapkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa BPS bersama Kementerian Sosial (kemensos) telah memiliki data penerima bansos berbasis nama dan alamat.
data ini memungkinkan pemetaan akurat penerima hingga tingkat kabupaten dan kota.
BPS mengumumkan kuota pengganti keluarga penerima bansos periode triwulan IV (Oktober, November, Desember) sebanyak 4,2 juta keluarga.
data ini merupakan hasil pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi nasional (DTSE).
“Kita sudah bisa menampilkan sebarannya berdasarkan provinsi maupun kewilayahan kota. Karena alamatnya sudah jelas, kita tahu di mana posisi orang itu berada dan di mana sebaran rumah tangga miskin,” kata Amalia dalam konferensi pers, Jumat (7/11/2025).
Amalia menambahkan, secara jumlah penduduk miskin nasional, tiga provinsi di Pulau Jawa masih menjadi wilayah dengan konsentrasi penerima bantuan sosial tertinggi.
Data tersebut merupakan hasil verifikasi terhadap 16,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) bansos.
Dari jumlah itu, 4,2 juta keluarga dinyatakan tidak lagi layak menerima bantuan karena sudah memiliki penghasilan tetap atau peningkatan kesejahteraan.
BPS dan Kemensos sepakat mengganti kelompok tersebut dengan kategori penerima baru.
Kategori tersebut seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas yang hidup sendiri, dan keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni.
“Dengan data spasial yang sudah lengkap, kita bisa memastikan penyaluran bantuan lebih akurat dan adil, sesuai lokasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat,” ujar Amalia.
BPS dan Kemensos akan memperkuat koordinasi hingga tingkat daerah.
Koordinasi dilakukan melalui rapat koordinasi teknis (rakornis) bersama BPS provinsi, kabupaten, kota, dan dinas sosial.
Tujuannya untuk mempercepat validasi data bansos di lapangan.
“Kami ingin memastikan agar setiap data pengganti diverifikasi kembali di tingkat lokal, sehingga bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” tegasnya.
