Jakarta – Pemerintah mempercayakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI untuk meningkatkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Mandat ini diberikan melalui kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan permukiman (PKP) serta BP Tapera.
BRI mendapatkan kepercayaan untuk menyalurkan 25.000 unit FLPP pada tahun ini, meningkat 7.300 unit dari kuota sebelumnya yang berjumlah 17.700 unit. Penambahan kuota ini merupakan wujud dukungan BRI terhadap Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah, dengan tujuan menyediakan hunian yang layak, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Komitmen ini diresmikan melalui Penandatanganan MoU Kuota Penyaluran dan Akad Massal 1.000 Nasabah KPR Subsidi yang berlangsung di Menara BRILiaN, Jakarta, Selasa (5/8/2025). Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Direktur Utama BRI Hery Gunardi serta komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Guna mempercepat realisasi penyaluran, akad dilaksanakan secara serentak oleh 1000 MBR di 75 kantor cabang BRI yang tersebar di seluruh Indonesia, bersama dengan notaris dan developer perumahan bersubsidi mitra BRI.
Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan bahwa dengan adanya penandatanganan MoU & Akad Massal ini, diharapkan backlog kepemilikan perumahan semakin kecil sehingga semakin banyak masyarakat yang hidup dengan lebih nyaman dan sejahtera. “Kami terus berupaya mengekspansi program ini agar penyalurannya dapat terserap maksimal sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki hunian. Tentunya kami juga tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap prosesnya, agar bisnis tetap tumbuh sehat,” ujarnya.
Sebagai salah satu mitra penyalur KPRS, BRI saat ini menjadi salah satu bank penyalur kredit terbanyak dengan mayoritas pembiayaan KPRS terbesar berasal dari program FLPP. Per Juni 2025, KPRS BRI telah diberikan kepada lebih dari 101 ribu penerima manfaat dengan outstanding mencapai Rp13,79 Triliun. Dari penyaluran tersebut, sekitar 97% merupakan outstanding FLPP dengan kualitas kredit yang tetap terjaga.
Hery Gunardi menambahkan, penyaluran KPR FLPP dilakukan dengan tata kelola yang baik, tercermin dari rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan) yang berada di level rendah, yakni 1,1%. “Artinya kita menyalurkan dengan tata Kelola yang baik, tercermin dari rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan) yang berada di level rendah, yakni 1,1%. Jadi, tetap aman,” katanya.
Menteri PKP Maruarar Sirait pada kesempatan yang sama menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki dampak berganda (multiplier effect) yang sangat besar terhadap berbagai subsektor ekonomi lainnya. “Tapi memang di soal perumahan akan menggerakkan banyak sekali industri.Dari segi itu akan ada developer, kontraktor, kemudian juga dari demand-nya akan ada. Saya minta ini dukungan penuh dari BRI supaya kita bisa membuat sejarah, ya membuat sejarah bagi Indonesia yang lebih baik, lebih berkeadilan,” tegasnya.
Berdasarkan Data survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023, backlog kepemilikan rumah nasional tercatat sebesar 9,9 juta.Dari angka tersebut, 83,4% berasal dari rumah tangga berpenghasilan rendah dan kelompok miskin.
Program FLPP dirancang oleh pemerintah sebagai skema pembiayaan dengan dana murah yang disalurkan melalui lembaga keuangan penyalur yaitu BP Tapera. Program ini bertujuan untuk mengatasi tantangan backlog perumahan nasional yang masih tinggi. Dalam implementasinya, FLPP menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengikuti ketentuan zona wilayah, serta memberikan akses terhadap kepemilikan rumah pertama melalui ketentuan pembiayaan yang lebih ringan, seperti suku bunga tetap maksimal 5% dan tenor kredit hingga 20 tahun.
