Jakarta – PT Bank tabungan Negara (BTN) Tbk mencatatkan kinerja positif dengan pertumbuhan kredit dua digit pada akhir 2025.
Kucuran dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp25 triliun menjadi pendorong utama performa apik ini.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menjelaskan bahwa bantuan likuiditas dari pemerintah sangat membantu menurunkan biaya dana (cost of fund).
Hal ini sekaligus memacu penyaluran kredit perseroan.
“Pemerintah masih memberikan bantuan likuiditas berupa SAL di BTN sebesar Rp25 triliun,dan ini menciptakan kuartal IV likuiditas di market lebih longgar,” ujar Nixon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI,Senin (26/1).
Nixon menambahkan, likuiditas dari SAL tersebut disalurkan BTN ke sektor kredit, terutama Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan pembiayaan perumahan.
“Begitu ada dana SAL, itu jadi kredit. Jadi ini membuktikan bahwa di BTN dana SAL itu jadi kredit dan KPR,” tegasnya.
Berkat dukungan likuiditas tersebut, BTN mencatat pertumbuhan kredit hampir 12 persen pada akhir 2025.
Aset perseroan juga tumbuh dua digit sebesar 12,7 persen.
Dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) BTN tumbuh 16 persen.
Sementara itu, fee based income meningkat sekitar 14 persen.
Kinerja profitabilitas BTN juga mengalami penguatan.
Laba bersih perseroan meningkat 16,8 persen, bahkan mendekati 18 persen di akhir tahun.
Total pendapatan tumbuh 18 persen.
“Laba bersih kami masih naik 16,8 persen, bahkan 18 persen di akhir tahun. Total revenue tumbuh 18 persen,” kata Nixon.
Nixon menjelaskan bahwa tahun 2024 menjadi fase terakhir penurunan laba akibat restrukturisasi kredit dampak pandemi Covid-19 yang tidak dapat diselamatkan.
BTN juga mencatat perbaikan pada sejumlah rasio keuangan utama.
Return on equity (ROE) BTN mencapai 12 persen,sementara net interest margin (NIM) berada di atas 4 persen.
Rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) BTN menurun menjadi 3,08 persen.
Selain itu, rasio biaya terhadap pendapatan (cost to income ratio) membaik menjadi 47 persen.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menempatkan dana pemerintah di perbankan umum hingga mencapai Rp276 triliun.
Termasuk tambahan sebesar Rp76 triliun pada 10 November 2025.
