Jakarta – Rencana perubahan status Perum Bulog menjadi badan mandiri di bawah kendali langsung Presiden Prabowo Subianto menuai kritik. Kekhawatiran akan potensi monopoli pasar oleh pemerintah menjadi sorotan utama.
Transformasi ini sejalan dengan arahan presiden untuk menjadikan Bulog sebagai pemain kunci dalam pengelolaan pangan nasional. Namun, sejumlah pengamat justru melihat potensi distorsi pasar akibat langkah ini.Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, berpendapat Bulog seharusnya tetap berada di bawah koordinasi BUMN sektoral. Ia menilai peran Bulog sangat strategis dalam distribusi pangan.
Huda memperingatkan, jika Bulog menjadi badan khusus, risiko monopoli pasar oleh pemerintah akan meningkat. Ia bahkan menyebut kemungkinan munculnya skema serupa BPPC (badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh) dalam tubuh Bulog.
“Akan ada distorsi pasar. pasar pangan akan kembali dimonopoli oleh badan pemerintah secara langsung. Bisa jadi ada ‘BPPC’ lagi dalam badan BULOG versi Prabowo,” ujarnya.
Huda juga menekankan pentingnya keberadaan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang bertugas mengkoordinasikan kebijakan pangan. Ia mempertanyakan fungsi strategis Bapanas jika dilebur.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, melihat sisi positif dari rencana ini. Ia menilai penyederhanaan struktur menjadi Bulog dan Kementerian Pertanian dapat mempercepat pengambilan keputusan.
“Dengan setting yang lebih efisien ini, prioritas berikutnya adalah dengan mengisi institusi tersebut dengan sosok-sosok profesional terbaik, menyusun aturan main yang sederhana, dan membangun sistem integritas internal karena sektor ini sangat rawan korupsi,” kata Wijayanto.
Namun, Wijayanto mengingatkan perubahan status Bulog menjadi lembaga di bawah presiden langsung akan menghadapi tantangan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Rencana transformasi Bulog ini tengah dibahas di DPR melalui revisi Undang-Undang Pangan.
Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan sebagian struktur Bapanas akan dilebur ke Bulog dan Kementerian pertanian. Tujuannya, memperkuat peran bulog dalam pengelolaan beras dan komoditas strategis lain.Menteri Koordinator Bidang pangan, Zulkifli Hasan, menambahkan perubahan ini agar Bulog fokus pada fungsi strategis menjaga pasokan dan stabilitas pangan, bukan sekadar orientasi komersial.
